RAJAWARTA : Kasus Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya banyak menyedot perhatian masyarakat, apalagi pasca Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya menetapkan dua Legislator DPRD Surabaya, yakni Dharmawan alias Aden dari Partai Gerindra dan Sugito dari Partai Hanura.
Sorotan semakin tajam tatkala empat anggota Dewan lainnya, Ratih Retnowati politisi Partai Demokrat, Dini Rijanti (Partai Demokrat), Binti Rochma (Partai Golkar),dan Syaiful Aidy politisi (PAN), dua kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya.
Heru Satria, salah satu aktivis di Jawa Timur yang juga Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, mengangkat ‘kartu kuning’ sebagai tanda peringatan agar Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya tidak main-main dalam menangani kasus korupsi Jasmas Pemkot Surabaya.
Dalam penjelasannya, Heru mengatakan, memang selama ini dirinya masih Wait and see. Namun, bukan berarti akan tinggal diam jika ada kasus korupsi yang ditangani penegak hukum seperti kasus Jasmas Pemkot Surabaya jadi ‘terbengkalai’. “Kami masih menunggu ketegasan kejaksaan untuk segera memanggil keempat anggota dewan yang sebelumnya mangkir dua kali,” ujarnya.
Sejauh Heru memandang, sebenarnya penanganan kasus ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat Surabaya enjoy mengikuti perkembangan kasus tersebut. “Kami (MAKI Jatim) sangat mengikuti, dua kali mangkir kami juga mengikuti. Tapi kami belum melakukan apa-apa karena progress penanganan kasus cukup baik,” jelasnya.
Namun Heru memastikan kalau penanganan kasus tidak berujung maka MAKI Jatim akan masuk ke ranah itu. “Kalau sampai ada SP3 kita akan mengajukan pra peradilan juga, atau kejaksaan mengeluarkan SKP2,” tegasnya.
Heru menambahkan, untuk saat ini MAKI masih menghormati proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Perak. “Kita hormati pihak kejaksan negeri untuk melakukan langkah-langkah hukum sesuai yang tertera di dalam KUHAP, kalau penanganan kasus ini menguap, itu kami masuk,” pungkasnya.
