RAJAWARTA : Penambahan anggaran sebesar Rp. 21,154 miliar untuk 46 ribu siswa SD dan SMP kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di dalam APBD-Perubahan yang baru disahkan kemarin (29/9/2021) menarik perhatian Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya.
Pehatian wanita yang akrab disapa Bu Wali ini, tidak mempersoalkan penambahan anggaran dari Rp 21 milliar lebih menjadi Rp 48 miliar lebih. Namun, Perhatiannya fokus pada manfaat pengadaan satu stel seragam SD dan SMP.
“Terkait dengan pengadaan kita juga mendorong, saya kira angka Rp.21 miliar inikan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan di tengah masa pandami seperti ini,“ ujar Politisi PKS ini.
Berikutnya Reni mengatakan, dalam realisasinya nanti, seragam itu sudah berupa produk jadi berupa Baju satu stel alias siap pakai, bukan berupa kain, dimana biaya jahitnya dibebankan kepada walimurid.
Guna merealisasikannya tambah wanita berjilbab ini, PEMKOS harus bekerjasama dengan UMKM-UMKM yang bisa menggarap seragam siap pakai.
“Untuk pengadaannya Pemkot harus segera menghimpun umkm-umkm penjahit yang bisa mengerjaan baju sekolah,“ harap wanita yang sangat disiplin memakai masker selama Pandemi C19.
Wanita yang dikenal sebagai politisi suka bermain data tatkala menyampaikan pernyataan ini menambahkan, ketika Pemkos sudah siap menggratiskan seragam sekolah siap pakai dengan menggandeng UMKM, maka sesungguhnya, secara otomatis Pemkos sudah mampu menggerakkan ekonomi warganya.
Selain itu lanjutnya, tentu Pemkos juga harus bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan muncul dikemudian hari.
“Dengan penambahan ini tidak ada alasan dan tidak ada lagi kita mendengar pengaduan atau informasi adanya siswa MBR yang diminta untuk membeli seragam,“ katanya.
Tidak kalah pentingnya, seragam gratis untuk SD dan SMP itu tidak hanya teruntuk sekolah plat merah tapi sekolah swasta juga harus mendapatkannya.
“Jadi bicara tentang anak sekolah itu sudah tidak lagi melihat sekolah negeri atau swasta. Kalau bicara seragam gratis bagi siswa MBR maka tidak melihat itu swasta atau negeri semua harus tersentuh,“ pungkasnya.
