RAJAWARTA : Permintaan Komisi C DPRD Jawa Timur agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengelolaan Rusunawa yang dikelola Pemprov Jatim dinaikkan menuai tanggapan dari Anang Bintoro, Pengelola Rusunawa Dinas Cipta Karya Jawa Timur.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Menurut Anang, permintaan Komisi C DPRD Jatim yang meminta agar PAD dari sektor Rusun dinaikkan sangat tidak masuk akal. Saya setuju Pak Kadis keberatan untuk memenuhi permintaan DPRD Jatim. Karena menurut saya permintaan itu sangat tidak masuk akal,” ucapnya ditemui media ini di ruang kerjanya (21/10).

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Menurut Anang, sebelum permintaannya disampaikan seharusnya dewan berkoordinasi dulu dengan pihak pengelola Rusunawa. “Jangan arogan, karena kami yang tahu berapa pendapatan rusunawa dalam setahun, dan saya yakinkan permintaan Komisi C itu tidak kami penuhi,” ujarnya.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Why? Karena menurut Pria yang dipercaya untuk mengelola Rusunawa sejak awal tahun 2019 ini jumlah rusun tidak bertambah alias tetap. “Pendapatan Rusunawa bisa naik kalau tarif sewa rusunawa dinaikkan atau solusi lainnya menambah jumlah rusun (membangun lagi),” tukasnya.

Anang lalu berharap, jangan sampai karena adanya pendapatan rusunawa meningkat terus Dewan meminta kita menaikkan PAD. asal tahu saja, pendapatan Rusunawa meningkat diperoleh dari tagihan tunggakan penghuni rusun. “Jadi sudah jelas bahwa peningkatan pendapatan rusun diperoleh dari tagihan tunggakan penghuni,” tegasnya.

Sekedar tambahan informasi lanjut Anang, hingga saat ini tunggakan penghuni rusunawa milik pemprov Jatim Rp 2,4 milliar. “Tunggakan itu meliputi sewa hunian, tagihan listrik, dan tagihan PDAM,” tambahnya.

Sementara Dra Krisna Chandra W, MM staf pengelola rusunawa membenarkan pernyataan Anang Bintoro. Menurutnya, keinginan Komisi C DPRD Jatim tersebut bertolak belakang dengan pendapat Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.

Kapan permintaan Komisi C DPRD Jatim itu disampaikan? Krisna mengatakan permintaan Komisi C DPRD Jatim itu disampaikan saat hearing. “Sewaktu ada hearing dengan komisi C. Yang sebenarnya Kepala Dinas keberatan. Karena adanya peningkatan pendapatan didapat dari banyaknya hutang penghuni yg mulai dicicil,” jelasnya.