RADJAWARTA : Di masa tenang pemilihan umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang menggelar Apel Akbar dan Sosialisasi Tolak Politik Uang. Apel tersebut digelar di Alun-Alun Lumajang, Minggu (14/4).

Dalam penyataannya Bupati Lumajang, Thoriqul Haq (Cak Thoriq) mengatakan, masa tenang merupakan masa yang krusial dan rawan politik uang.

Oleh karena itu, ia berpesan agar masyarakat menolak segala praktik politik uang karena politik uang menciderai domkrasi. “Intinya kita ingin pemilu bersih, tolak poltik uang,” tukasnya.

Diacara itu juga Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati mengungkapakan, pengawasan pemilu akan lebih sukses apabila ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Untuk mempermudah pengawasan, Bawaslu RI membekali jajarannya dengan aplikasi SIWASLU berbasis android.

SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.

“Meskipun jajaran (Panwascam dan Panwas TPS,red) kita banyak, tidak bisa hanya Bawaslu, harus bersama masyarakat untuk membangun gerakan menolak politik uang,” jelasnya.

Agar Lumajang bebas dari politik uang, Ketua Bawaslu Lumajang, Amin Shobari meminta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu TPS (Panwas TPS) untuk berpatroli di setiap daerahnya masing – masing.

“Yang terpenting tolak uangnya laporkan pelakunya. Politik uang melecehkan integritas kita, untuk itu saya mengajak seluruh unsur bawaslu dan masyarakat untuk menolak politik uang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan Penandatanganan Deklarasi Tolak Politik Uang oleh Komisioner Bawaslu, Ketua KPU, Bupati Lumajang, Kapolres, Dandim 0821, Jajaran Forkopimda dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. (hms/nfo-lmj)