RAJAWARTA : Rumah Susun sewa (Rusunawa) Gunung Anyar Surabaya mangkrak tak terurus. Akibatnya, rusunawa yang awalnya bagus, kini berubah seperti rumah hantu.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Berdasarkan pengamatan rajawarta di lokasi, rusunawa yang disebut dibangun menggunakan anggaran Pemprov Jatim dan APBN terlihat kotor dan jorok. Di beberapa sudut terlihat tumbuhan liar mulai menyelinap masuk ke hunian. Akar-akarnya menjadi hiasan seksi bagi jin, dan setan yang menempati rusun.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Sekedar untuk diketahui bagi jin dan setan yang ingin menempati rusunawa Gunung Anyar tidak perlu mendaftar ke pengelola. Mereka bebas memilih menempati yang mereka suka.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Selain nampak tak terurus alias mangkrak, ada pemandangan lain yang cukup mencengangkan. Bagaimana tidak. Beberapa peralatan misalnya kran air nampak hilang tak berbekas. Lebih parah lagi, kabel listrik di rusunawa milik pemprov Jatim hilang semua, mulai dari lantai bawah hingga lantai lima.

Sumber rajawarta berinisial NA mengatakan, rusunawa di Gunung Anyar terdiri dari tiga blok (bangunan). Bangunan 1 dan 2 (depan) dibangun menggunakan APBN. Sedangkan bangunan ketiga (belakang) dibangunan menggunakan anggaran pemprov Jatim.

Menurutnya, bangunan berlantai lima yang dibangun tahun 2014, hingga saat ini tidak bisa digunakan. Karena ternyata bangunan itu bermasalah. “Bangunan ini (rusun) tidak bisa ditempati karena tidak ada IMBnya,” cetusnya (18/2/20).

Kenapa tidak ber-IMB? NA mengatakan, bahwa status tanahnya masih bersengketa dengan orang yang mengaku pemilik lahan itu. “Saya dengar tanah ini digugat oleh pemiliknya. Makanya hingga saat ini tidak ber-IMB,” ujarnya.

Menanggapi terlantarnya Rusunawa Gunung Anyar tersebut, Ricky Maulana salah satu aktivis di Surabaya meminta kepada penegak hukum untuk mengintervensi penggunaan anggaran pembangunan rusun tersebut. “Rusunawa itu menggunakan APBD dan APBN. Itu artinya, penegak hukum punya hak untuk melakukan penyelidikan bahkan penyidikan,” tegas kepada rajawarta.

Coba lihat tutur Ricky, selain kualitas bangunan, lokasi rusun juga asal bangun. “Masak tidak tahu kalau tanah itu bermasalah apa tidak. Kalau perlu KPK harus hadir ke Rusunawa Gunung Anyar,” ujarnya. (sad).