SURABAYA : Ancaman penularan penyakit campak di Kota Surabaya dinilai tidak bisa lagi ditangani sekadar dengan imbauan atau sosialisasi pasif. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didesak untuk membeberkan data capaian imunisasi secara transparan hingga tingkat rukun warga (RW) guna mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dr. Michael Leksodimulyo. Dokter yang akrab disapa Dokter Rakyat ini menegaskan bahwa penanganan campak harus menjadi prioritas pengawasan ketat, bukan sekadar urusan administratif belaka.
Ia menekankan bahwa pemerintah kota tidak boleh hanya berpatok pada angka cakupan imunisasi di tingkat kota semata. Diperlukan pemetaan yang presisi sampai tingkat kelurahan dan wilayah RW agar intervensi medis serta tindakan pencegahan bisa jauh lebih tepat sasaran.
Peringatan ini muncul menyusul tingginya kewaspadaan terhadap lonjakan kasus campak di Jawa Timur. Pemkot Surabaya sebenarnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.7.7.1/20645/436.7.2 Tahun 2026 tentang Penguatan Edukasi Masyarakat dan Kewaspadaan terhadap Penularan Campak serta Potensi KLB pada 13 Oktober 2026.
Namun, aturan di atas kertas dinilai tidak cukup tanpa adanya transparansi data di lapangan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya per Maret 2026, tercatat ada 126 kasus suspek campak yang didominasi anak-anak di bawah usia 10 tahun.
Michael menilai Dinkes Surabaya seharusnya rutin membuka data epidemiologi terbaru ke publik. Data tersebut mencakup jumlah kasus terkonfirmasi laboratorium, tren bulanan, hingga peta sebaran kecamatan atau kelurahan yang masuk kategori rawan penularan.
Tanpa data terbaru yang terbuka dan terperinci, masyarakat akan sulit menilai apakah upaya pencegahan sudah efektif atau justru masih menyisakan celah perlindungan terhadap anak-anak.
Legislator PSI ini juga menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cakupan imunisasi Campak-Rubela (MR). Menurutnya, angka rata-rata kota kerap menyamarkan masalah riil yang terjadi di tingkat masyarakat bawah.
Ia berpesan agar Pemkot memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses pelayanan, masalah administrasi, atau kurangnya pemahaman dari orang tua.
Oleh karena itu, ia mendorong Puskesmas untuk bergerak aktif menggandeng Posyandu, pihak kelurahan, serta Kader Surabaya Hebat (KSH) guna melakukan pendataan secara rinci bagi anak-anak yang belum menerima imunisasi lengkap. Program imunisasi kejar juga diminta untuk dioptimalkan melalui pendekatan langsung ke rumah-rumah warga.
Di samping itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya diminta memastikan seluruh fasilitas pendidikan, mulai dari PAUD, TK, hingga SD, memegang panduan resmi kewaspadaan campak. Pihak sekolah dan guru harus sigap merespons jika menemukan siswa yang bergejala demam disertai ruam, tanpa memicu kepanikan maupun stigma sosial.
Langkah ini juga sejalan dengan rujukan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/1077/2026, di mana fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan melaporkan setiap ditemukannya kasus suspek campak dalam kurun waktu 1×24 jam, yang dilanjutkan dengan penyelidikan epidemiologi secara cepat.
Komisi D DPRD Surabaya menegaskan akan terus mengawal ketersediaan stok vaksin MR, kesiapan tenaga kesehatan di Puskesmas, serta keterjaminan penanganan awal pasien seperti pemberian suplemen Vitamin A.
Keberhasilan pencegahan ini harus diukur dari tindakan nyata di lapangan, mulai dari terjangkaunya anak-anak yang belum diimunisasi hingga cepatnya penanganan potensi penularan sebelum kasus meluas. Keselamatan anak-anak Surabaya harus tetap menjadi prioritas utama.













