SURABAYA : Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Perum Jasa Tirta (PJT) I untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait fenomena air PDAM yang keruh dan berbusa dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa meski pengelolaan Kali Jagir berada di bawah kewenangan BBWS dan dimanfaatkan oleh PJT I, penanganan masalah ini tetap menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada masyarakat Surabaya sebagai konsumen air bersih.
“Sungai itu memang bukan kewenangan kota, tetapi berada di bawah BBWS dan pemanfaatannya oleh Perum Jasa Tirta I. Meski demikian, kami minta BBWS dan PJT I melakukan investigasi menyeluruh. Ini berdampak langsung pada warga Surabaya, khususnya para pelanggan PDAM,” ujar Eri saat ditemui di gedung DPRD Yos Sudarso, Surabaya.
Dalam keterangannya politisi PDIP itu mengatakan, Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), indikasi awal pencemaran diduga berasal dari bahan kimia yang digunakan dalam proses pemadaman kebakaran di salah satu pabrik. Limbah tersebut kemudian masuk ke aliran sungai dan mencemari air baku yang diolah oleh PDAM.
Dampak pencemaran tersebut tidak hanya menyebabkan air warga keruh dan berbusa, tetapi juga mengganggu ekosistem sungai, yang ditandai dengan ditemukannya fenomena ikan mati.
Atas kejadian tersebut, Komisi C mendorong adanya tindakan tegas sesuai hukum lingkungan yang berlaku. “Kami ingin ada Penyelidikan Menyeluruh, dan Meminta DLH Provinsi Jawa Timur dan BBWS menelusuri sumber pencemaran secara transparan,” ulasnya.
Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka dengan tegas Eri Mendorong pemberian sanksi kepada pihak atau industri yang terbukti melakukan pelanggaran hingga mencemari sumber air baku.
Untuk kedepannya Eri berharap dilakukan mitigasi pencegahan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Guna mengusut tuntas permasalahan ini, Komisi C DPRD Surabaya merencanakan pemanggilan resmi terhadap pihak BBWS Brantas dan Perum Jasa Tirta I dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan hasil investigasi sekaligus merumuskan langkah antisipasi ke depan.
“Ini persoalan mendesak dan urgen yang menyangkut keselamatan banyak orang. Harus ada perhatian bersama dari Pemkot, Pemprov, BBWS, hingga PJT I agar kualitas air baku tetap terjaga,” pungkas Eri.
