RAJAWARTA: Eks lokalisasi Moroseneng di Surabaya kembali menjadi sorotan setelah Anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Minggu malam (5/10/2025). Sidak ini mengungkap praktik prostitusi yang masih berlangsung secara terang-terangan, meski kawasan tersebut secara resmi telah dinyatakan tutup oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Imam yang merupakan politisi Partai NasDem mengaku terkejut saat mendapati tawaran layanan prostitusi di kawasan Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II. “Saya ditawari langsung, dua kali kencan seharga Rp200 ribu. Ini jelas bukti bahwa penutupan Moroseneng hanya formalitas belaka,” ujarnya geram.
Menurut Imam, temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah kota. Ia menduga adanya pembiaran bahkan kemungkinan keterlibatan oknum pejabat wilayah setempat. “Kalau praktiknya bisa seterbuka ini, saya curiga ada kerja sama antara pemilik wisma dan aparat wilayah. Pemkot seolah tutup mata,” katanya.
Ironi lain yang disoroti Imam adalah keberadaan fasilitas publik di sekitar eks lokalisasi yang kini terbengkalai. Di antaranya taman baca, rumah padat karya, hingga kantor bersama MUI, yang menurutnya tidak berfungsi optimal. “Fasilitas publik itu kalah pamor dengan rumah bordil. Ini menunjukkan kegagalan total pemkot dalam melakukan revitalisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Imam menyarankan agar bangunan-bangunan bekas wisma yang telah diakuisisi pemkot segera dijual kembali atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut banyak dari bangunan tersebut kini tak ubahnya rumah kosong yang menyeramkan.
“Keberadaan prostitusi di dekat fasilitas pendidikan dan keagamaan jelas merusak tatanan sosial. Ini harus segera dihentikan,” tambahnya.
Imam pun mendesak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk tidak tinggal diam. Ia meminta penutupan total semua tempat yang masih digunakan sebagai lokasi prostitusi di Moroseneng, bukan hanya penertiban simbolis. Ia juga menuntut evaluasi terhadap pejabat wilayah yang dinilai abai.
“Kasatpol PP, lurah, camat, semua harus bertanggung jawab. Kalau masih ada pembiaran, saya minta Wali Kota mencopot mereka dari jabatannya,” tegasnya.
Imam bahkan menyebut hal ini sebagai kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan kota. Ia meminta Wali Kota lebih serius menangani persoalan sosial, bukan hanya fokus pada program-program pencitraan.
“Janji menutup total lokalisasi harus diwujudkan dengan pengawasan ketat dan solusi menyeluruh. Jangan biarkan Moroseneng bangkit kembali di tengah kota,” pungkasnya.
Imam menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga Pemkot Surabaya benar-benar membersihkan Moroseneng dari praktik prostitusi.
Sementara Agung Siswanto Warga setempat mengamini pernyataan Imam Syafi’i diatas. Bahkan Agung menambahkan, bahwa Pemerintahan Eri Cahyadi Tidak hanya lemah di bidang pengawasan, tapi Gagal mengamankan Program Risma. “Dia (Walikota Eri) sibuk bangun citra, tapi gagal mengamankan program yang digagas Bu Risma,” tuturnya bernada kecewa
