SURABAYA ; Moch Machmud Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menyoroti rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Buku Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Ke Depan (periode Januari hingga 30 Juni 2026), penyerapan anggaran pada sektor-sektor krusial dinilai sangat minim.
Salah satu fokus utama yang dikritisi adalah anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, realisasi per 30 Juni 2026 baru mencapai Rp70 miliar.
“Artinya, serapan anggaran belanja modal jalan dan irigasi baru sekitar 3,4%. Masih ada 96,7% atau sekitar Rp1,71 triliun yang belum terealisasi,” tegas Cak Mahmud saat memberikan keterangan (14/8/26).
Politisi Demokrat itu mengkhawatirkan, jika sisa anggaran triliunan rupiah tersebut dipaksakan untuk dihabiskan dalam sisa waktu enam bulan (Juli-Desember), proses pengerjaan infrastruktur akan dilakukan secara terburu-buru dan berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan.
Di sisi lain Machmud juga mengamati Makro APBD Baru Terserap Rp4,2 Triliun. “Ini secara keseluruhan hanya hanya terserap Rp 4,2 T,” tukasnya.
Secara keseluruhan, total belanja dalam APBD 2026 dialokasikan sebesar Rp12,8 triliun. Namun, hingga akhir Juni 2026, total belanja yang terserap baru mencapai Rp4,2 triliun.
Sisa anggaran sebesar Rp8,6 triliun harus dihabiskan pada semester kedua. Secara matematis, Pemkot harus mengeluarkannya sekitar Rp1,4 triliun per bulan hingga akhir tahun.
“Apakah masuk akal Pemkot bisa menghabiskan Rp1,4 triliun setiap bulan dalam sisa waktu yang ada? Kalau melihat realisasi semester pertama, ini sangat tidak masuk akal,” ujar Cak Mahmud.
Dia menambahkan, Dalam rapat Badan Anggaran hari kedua, pihak Pemerintah Kota sempat memberikan klarifikasi bahwa realisasi anggaran jalan dan irigasi telah melonjak hingga 40% memasuki bulan Agustus. Namun, penjelasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru dari pihak legislatif.
“Hanya dalam waktu satu setengah bulan (Juli hingga pertengahan Agustus), serapan melonjak dari 3,4% menjadi 40%. Logikanya bagaimana? Ini hal yang tidak masuk akal dan perlu kejelasan data yang pasti,” pungkasnya.
