Serap Aspirasi Warga, Anas Karno Soroti Layanan BPJS hingga Pengawasan Relokasi PKL

SURABAYA : Anggota DPRD Kota Surabaya terus turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan langsung berbagai persoalan masyarakat melalui agenda Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) Tahun 2026. Berbagai isu krusial mulai dari penataan tempat usaha, pelayanan kesehatan, hingga pemenuhan fasilitas lingkungan menjadi sorotan utama warga di berbagai wilayah.

Dalam kegiatan reses di kawasan Ngagel Dadi IIA, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Agoeng Prasodjo, menerima sejumlah masukan dari warga. Salah satu poin utama yang dikeluhkan adalah pembatasan pendaftaran rujukan BPJS Kesehatan di beberapa rumah sakit yang menerapkan aturan satu poli per hari. Warga berharap sistem dapat dievaluasi agar pasien dapat mengakses seluruh layanan poli yang dibutuhkan dalam sekali kunjungan.

Selain isu kesehatan, warga Ngagel Dadi IIA juga mengusulkan pengadaan fasilitas keamanan berupa kamera CCTV lingkungan serta permohonan bantuan seragam pengajian untuk kelompok majelis taklim setempat.

“Aspirasi ini akan kami kawal. Terkait BPJS Kesehatan, kami berkoordinasi dengan instansi terkait agar aturan teknis tidak menyulitkan warga. Sementara untuk fasilitas keamanan dan keagamaan, akan kami dorong melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan,” tegas Agoeng, yang juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan BUMD daerah dalam mendukung kesejahteraan warga.

Di tempat terpisah, isu penataan ekonomi warga juga mengemuka dalam reses yang digelar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, bersama warga RW 1 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo. Pertemuan tersebut membahas rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Kalijudan ke Sentra Wisata Kuliner (SWK) baru yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Warga menyambut baik langkah relokasi tersebut karena memberikan kepastian tempat usaha yang legal dan aman dari penertiban. Namun, para pedagang mengkhawatirkan masa transisi adaptasi penjualan dan mengharapkan adanya bantuan permodalan serta pendampingan usaha di tempat baru.

Menanggapi hal tersebut, Anas Karno mengingatkan Pemkot Surabaya agar proses relokasi tidak sekadar memindahkan fisik pedagang, melainkan juga dibarengi dengan strategi promosi agar SWK baru tersebut ramai dikunjungi pembeli. Ia juga memberikan peringatan keras terkait potensi praktik penyelewengan dalam proses pembagian lapak.

“Jangan sampai pedagang yang sudah kooperatif dan mau mengikuti aturan justru dibebani pungutan-pungutan. Saya minta prosesnya transparan dan pastikan tidak ada pungli,” ujar Anas.

Melalui penyerapan aspirasi ini, para anggota dewan berkomitmen untuk membawa seluruh masukan warga ke gedung parlemen guna dikoordinasikan bersama dinas-dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya. Langkah ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan dasar, kepastian usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.