Salah satu bangunan (blok) di Rusunawa Jemundo yang terlihat tidak terawat.

RADJAWARTA : Kumuh, kotor dan lingkungan tidak sehat, itulah kesan pertama ketika melihat kondisi Rusunawa Jemundo. Keadaan seperti itu banyak dikeluhkan oleh penghuni bahkan tamu rusun.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

“Mak abeuh ngak reah (Kok bau seperti ini),” tanya Mashudi warga Kapas Madya kepada keluarganya di Rusunawa yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Usai mengunjungi keluarganya pria penghobi burung berkicau itu berkisah kepada media ini. Menurutnya, kondisi rusunawa milik Pemprov Jatim itu sangat memprihatinkan. “Selokan yang kotor hingga meluap keluar menjadi pemandangan sehari-hari penghuni rusun. Bahkan, baunya yang menyengat menjadi teman setiap penghuni rusun,” Mashudi bercerita.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Ditambah kondisi bangunan Rusunawa yang terlihat sangat tidak terawat. “Intinya Pemerintah jangan hanya bisa membangun. Pemerintah juga harus memperhatikannya. Tidak ditinggal dak seperti ini,” ujar Mashudi secara berharap, Gubernur Jatim memperhatikan keadaan yang memperihatinkan itu.

Keluhan Mashudi tersebut menuai respon dari salah satu pengurus Rusunawa. Menurutnya, sebenarnya Pemerintah ingin sekali memperhatikannya. Namun ada kendala yang ‘menghambat’ keinginan Pemerintah. “Setiap kali kita mengajukan dana revitalisasi, yang disetujui DPRD Jatim selalu sedikit. Jadi dengan dana yang sangat minim ini, dampaknya seperti yang terlihat sekarang ini,” ucap Anjar salah satu petugas Rusunawa di Dinas PU Bina Marga Jatim.

Kendala lain yang tidak kalah pentingnya menurut Anjar adalah iuran tiap bulan yang dibebankan kepada penghuni rusun. “Coba bayangkan ada penghuni rusun yang nunggak pembayaran iuran selama 2 tahun bahkan ada yang 4 tahun,” tukasnnya.

Melihat kedua kendala tersebut, ujarnya Pemerintah berada posisi yang dilematis. “Inginnya pemerintah hadir, namun karena dananya minim dan penghuni banyak yang nunggak, jadi posisi kita (pengelola) dilematis,” pungkas Anjar, hari ini (sbr/pu)