Retribusi Kebersihan Masuk Tagihan PDAM, Yuga Pratisabda Sebut Bentuk Transparansi dan Minta Tarif Tak Membebani Warga

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda, menyoroti retribusi pelayanan kebersihan yang tercantum dalam tagihan rekening Perumda Air Minum Surya Sembada.

Persoalan tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Jatim saat menyampaikan aspirasi kepada DPRD Surabaya.

Yuga mengatakan, penarikan retribusi melalui rekening Perumda Air Minum Surya Sembada memiliki dasar regulasi pemerintah daerah. Salah satunya mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum.

Menurut politisi berlambang Gajah ini, mekanisme pembayaran melalui rekening Perumda dapat mendukung transparansi karena pembayaran masyarakat tercatat dan dana retribusi selanjutnya disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

“Kalau dititipkan di Perumdam, ketika masyarakat sudah membayar itu otomatis langsung masuk kas daerah. Jadi ini sifatnya sebenarnya transparansi,” ujar Yuga.

Ia menilai mekanisme tersebut juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran sekaligus membuat alur penerimaan retribusi lebih mudah ditelusuri.

“Jangan sampai tarikan-tarikan iuran ini malah tidak jelas arah ke mana uangnya. Kalau dititipkan Perumdam dengan tarikan tarif rekening tadi, otomatis langsung masuk kas daerah,” katanya.

Meski memiliki dasar regulasi, Yuga mengatakan besaran retribusi tetap perlu dikaji apabila masyarakat menilai tarif tersebut terlalu membebani.

“Kami akan kaji pastinya. Dasarnya kan kemarin pada Perwali. Memang tadi kami memberi masukan apakah perlu ada perubahan, itu juga nanti kami pertimbangkan,” jelasnya.

Menurut Yuga, persoalannya bukan semata-mata mengenai gratis atau tidaknya retribusi, melainkan bagaimana tarif yang diberlakukan tidak memberatkan masyarakat.

“Ini bukan masalahnya gratis atau tidak, tetapi bagaimana tarif yang kita tetapkan ini tidak membebani masyarakat. Ini sebetulnya sebagai wujud transparansi, kemudahan juga dalam pembayaran agar semuanya benar-benar masuk ke kas daerah,” tuturnya.

Yuga menjelaskan, retribusi tersebut berkaitan dengan pelayanan persampahan dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Sementara pengangkutan sampah dari rumah warga menuju TPS umumnya dikelola oleh lingkungan masing-masing.

“Untuk yang rumah ke TPS itu memang dari lingkungan biasanya tarik sendiri. Tetapi dari TPS ke TPA, itu yang Rp11.000 tadi dan pengolahannya juga di TPA,” kata Yuga.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Surya Sembada, Tias Alvin Papatria, menegaskan pihaknya hanya menjadi perantara dalam penarikan retribusi yang tercantum dalam tagihan pelanggan.

Tias memastikan dana retribusi yang dibayarkan masyarakat tidak dikelola atau dinikmati oleh Perumda. Dana tersebut langsung ditransfer kepada Pemerintah Kota Surabaya.

“Kita itu hanya ketempelan. Jadi karena hari ini tiap sore saya tanda tangan untuk retribusi itu langsung transfer ke Pemerintah Kota. Jadi sama sekali tidak, bahkan overnight pun tidak ada. Kami sama sekali tidak menikmati itu,” ujar Tias.

Menurut Tias, dana yang diterima dari retribusi langsung diteruskan kepada Pemerintah Kota sehingga tidak mengendap di Perumda.

“Uang itu langsung transfer ke Pemerintah Kota,” tegasnya.

Tias menambahkan, Perumda Air Minum Surya Sembada merupakan organ Pemerintah Kota Surabaya sehingga pelaksanaan penarikan tersebut mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Kami kan organ dari Pemerintah Kota. Jadi kami tidak punya wewenang untuk menolak dan sebagainya,” katanya.