SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi untuk membahas permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan oleh Optimus Law Firm terkait dugaan kasus percobaan pemerkosaan yang melibatkan salah satu karyawan Black Owl Surabaya terhadap pengunjung di bawah umur. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Desember 2025 lalu.
Rapat yang digelar pada Selasa (13/1/2026) di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Surabaya itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya dan dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya.
Optimus Law Firm yang mengajukan permohonan RDP dan bertindak sebagai kuasa hukum korban dugaan percobaan pemerkosaan turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Namun demikian, pihak manajemen Black Owl Surabaya tidak hadir, meskipun telah diundang secara resmi oleh DPRD Kota Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, menjelaskan bahwa permohonan RDP ini diajukan untuk memperjelas penanganan kasus yang terjadi di Black Owl. Ia mengaku sempat mengira persoalan tersebut telah selesai karena sebelumnya telah dibahas di Komisi B DPRD Surabaya, namun ternyata masih terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Selain dugaan kasus percobaan pemerkosaan, Komisi D juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran lain yang melibatkan anak di bawah umur, termasuk dugaan adanya anak-anak yang ditawari untuk mengonsumsi minuman beralkohol di lokasi usaha tersebut.
“Berdasarkan penyampaian yang disampaikan tadi, terdapat beberapa dugaan bukti adanya anak-anak di bawah umur yang ditawari untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini tentu sangat kami sayangkan. Kami berharap dugaan tersebut tidak benar, namun apabila terbukti benar, maka saya meminta dinas-dinas terkait untuk segera turun tangan dan menindaklanjuti persoalan ini. Apalagi Surabaya merupakan kota layak anak,” tegas Akmarawita.
Sementara itu, Renald Christopher, kuasa hukum korban, memaparkan kronologi kejadian yang dialami kliennya. Ia menjelaskan bahwa korban yang masih berstatus anak datang ke Black Owl sekitar pukul 22.00 WIB, saat tempat tersebut beroperasi sebagai bar dengan hiburan musik dan pertunjukan band.
“Klien kami, atau putri dari klien kami, datang ke Black Owl sekitar pukul sepuluh malam, di mana saat itu tempat tersebut beroperasi sebagai bar dengan hiburan band dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Renald menegaskan bahwa korban tidak membeli minuman beralkohol, melainkan disuguhkan secara sepihak oleh staf Black Owl yang bertugas saat itu.
“Korban tidak membeli minuman tersebut, melainkan disuguhkan, bahkan bisa dikatakan dicekoki, oleh staf Black Owl yang aktif bertugas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pihak pengelola, mengingat berdasarkan Peraturan Daerah dan Surat Edaran Wali Kota, tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) hanya boleh dimasuki pengunjung berusia 18 tahun ke atas, sementara konsumsi minuman beralkohol hanya diperbolehkan bagi mereka yang berusia 21 tahun ke atas.
Renald juga menyayangkan ketidakhadiran pihak Black Owl dalam RDP tersebut. Menurutnya, Black Owl sebagai pihak dan lokasi terjadinya peristiwa seharusnya hadir untuk memberikan klarifikasi.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Black Owl dalam RDP kali ini, padahal mereka merupakan pihak dan lokus tempat kejadian perkara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Renald mengimbau aparat penegak hukum serta Pemerintah Kota Surabaya melalui dinas-dinas terkait untuk memperketat dan mempertegas pengawasan terhadap aturan penjualan minuman beralkohol, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur.
“Kami berharap kejadian ini menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait harus bersikap tegas, bahkan bila perlu melakukan penutupan izin usaha Black Owl Surabaya,” tegasnya.













