SURABAYA — DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya itu dibuka Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri pukul 14.33 WIB. Dalam rapat tersebut, Banggar memaparkan perubahan proyeksi keuangan daerah sekaligus sejumlah catatan terkait efektivitas penggunaan anggaran.
Juru bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan menyampaikan, pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan mencapai Rp11,013 triliun. Angka tersebut meningkat Rp114,089 miliar dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,199 triliun, pendapatan transfer Rp2,639 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp173,398 miliar.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1,883 triliun, termasuk SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp516,826 miliar.
Johari menjelaskan, SiLPA tersebut antara lain berasal dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas. Dana itu akan kembali digunakan untuk mendukung keberlanjutan sekaligus peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, terdapat pembiayaan alternatif sebesar Rp1,367 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, total kekuatan fiskal atau penerimaan yang tersedia dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp12,896 triliun.
Namun, besarnya kekuatan fiskal tersebut dinilai harus diikuti dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Setiap program perlu dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, perubahan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Salah satunya terkait anggaran beasiswa yang sebelumnya dialokasikan untuk sekitar 24 ribu penerima, namun realisasinya jauh lebih rendah.
“Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa,” kata Eri.
Menurut Eri, anggaran tersebut tetap diarahkan untuk sektor pendidikan dan pembinaan masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran program bagi generasi muda di 31 kecamatan. Eri menegaskan, bantuan tersebut tidak boleh habis untuk kegiatan seremonial maupun kepanitiaan, tetapi harus mampu mendorong aktivitas ekonomi.
“Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan,” tegasnya.
Ia mencontohkan pengembangan usaha laundry sebagai salah satu bentuk pemanfaatan bantuan. Menurutnya, kelompok pemuda harus memiliki metode serta rencana kerja yang jelas agar bantuan pemerintah dapat berkembang menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta perubahan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan dasar masyarakat. Ia mendorong adanya terobosan dalam pengelolaan anggaran tanpa menggeser fokus dari kebutuhan warga.
Syaifuddin juga menyoroti pembangunan halte yang dinilai dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak lain sehingga memiliki nilai ekonomi.
“Kalau halte yang begitu banyak disoroti masyarakat, bangun kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya,” ujarnya.
Selain halte, DPRD juga menaruh perhatian pada penyediaan armada pengangkutan sampah. Syaifuddin menilai masih terdapat kendaraan yang tidak layak sehingga berpotensi mengganggu pengguna jalan.
“Karena banyak yang tidak layak, yang seharusnya tidak mengganggu pengguna jalan, maka kita upayakan untuk terus ditingkatkan kaitan penyediaan mobil angkutan sampah,” pungkasnya.
