SURABAYA: Intensitas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta juru parkir (jukir) liar di berbagai ruas jalan protokol mendapat perhatian dari pihak legislatif. Penertiban tersebut diharapkan tidak hanya sekadar membersihkan kawasan, melainkan juga membawa solusi konkret yang berkelanjutan.
Terkait hal ini, Cahyo Siswo Utomo politisi PKS yang juga sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya menyampaikan beberapa poin evaluasi dan harapan terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) leading sector, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.
1. Desak Pengisian Jabatan Definitif Kasatpol PP
Sorotan pertama tertuju pada kekosongan jabatan definitif Kepala Satpol PP (Kasatpol PP) Surabaya setelah pejabat sebelumnya bergeser menjadi Asisten Pemerintahan Kota. Saat ini, posisi tersebut masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Anggota Komisi A ini, berharap agar posisi Kasatpol PP ini bisa segera diisi oleh pejabat definitif demi optimalnya roda organisasi.
“Harapan saya agar kemudian jabatan Kasatpol PP ini segera ada yang mengisi, sehingga optimal jalannya organisasi Satpol PP, terutama dalam fungsinya menjaga ketertiban,” ujarnya.
2. Penertiban Harus Humanis dan Solutif
Mengenai langkah penertiban PKL dan jukir liar yang marak belakangan ini, legislatif meminta agar petugas di lapangan bergerak secara humanis. Satpol PP diminta berkolaborasi kuat dengan OPD terkait untuk merumuskan dampak samping dari penertiban tersebut, seperti penyediaan tempat relokasi yang layak.
- Solusi PKL: Pemerintah kota diharapkan memikirkan nasib pedagang pasca-penertiban, misalnya mengarahkan mereka ke Sentra Wisata Kuliner (SWK) dengan konsep pendampingan yang jelas.
- Tata Kelola Parkir: Untuk jukir liar, Dishub diminta melakukan validasi dan pendataan ulang. Jukir yang belum terdaftar harus ditertibkan, sementara yang sudah terdaftar dipastikan kinerjanya agar tetap tertib.
3. Walikota Turun ke Jalan sebagai Bentuk Keteladanan
Menanggapi aksi Walikota Surabaya yang sering turun langsung ke lapangan untuk menertibkan PKL hingga jukir yang memakan badan jalan, pihak DPRD menilai hal tersebut sebagai prinsip keteladanan seorang pemimpin (lead by example).
Meski demikian, aksi turun ke jalan ini diharapkan menjadi contoh yang harus segera diterjemahkan dan diimplementasikan oleh OPD terkait, bukan berarti Walikota harus terus-menerus menyelesaikan masalah yang sama secara berulang.
“Terkadang perlu pimpinan, bahkan pucuk pimpinan, memberikan teladan dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita berharap OPD terkait bisa meneladani bagaimana cara Walikota menyelesaikan masalah di lapangan. Sehingga Walikota pun ketika turun, bukan untuk menyelesaikan masalah yang serupa atau sejenis, tapi masalah yang mungkin harus dicontohkan dulu untuk diselesaikan,” pungkasnya.
