RADJAWARTA :  Dalam Laporan Kerja Pertanggung-jawaban (LKPJ) pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tahun 2018 beberapa indikasi sudah terlihat baik. Gambaran LKPJ ini menunjukkan gambaran secara umum tentang Surabaya.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Politisi asal PKS yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya Reni Astuti masih melihat beberapa hal yang harus menjadi bahan evaluasi Pemkot Surabaya, contohnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 93 ribu pengangguran. “Masih kita temukan (pengangguran) di kota Pahlawan, hal ini perlu mendapatkan perhatian Pemkot,” ujarnya ditemui di ruang Fraksi PKS DPRD kota Surabaya. (17/5).

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Menurut Reni bahwa apa yang terungkap di BPS tidak bisa diabaikan oleh Pemkot Surabaya, karena gambaran riel yang terjadi di Kota Pahlawan. “Data BPS ini sebagai indikator gambaran yang disuguhkan dan dipakai oleh pemerintah,” ucap dia.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Data lain tutur Reni angka pengangguran yang tercatat di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) pengangguran di Surabaya mencapai 163 ribu lebih. Data TNP2K mengacu 40 persen dari data tingkat kesejahteraan terendah di kota Surabaya.

“Masih banyak warga Surabaya yang kita temui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, walau data BPS angka pengangguran turun,” terangnya.

Lanjut dia, hal ini berdasarkan jumlah Individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut Kelompok Usia dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Surabaya, Jawa Timur. (Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan, red)

Harusnya sambung Reni, program Dinas tenaga kerja kota Surabaya lebih memprioritaskan ekonomi berbasis kreatif. Sehingga dengan begitu akan tercipta lapangan kerja baru. “Ya dengan tumbuhnya ekonomi kreatif tersebut akan membuka peluang baru bagi pencari kerja,” jelasnya, sembari menambahkan, angka kemiskinan di Surabaya turun dari data tahun 2017 yakni mencapai 15, 5 persen.

“Saat ini kita di DPRD tengah membahas LKPJ pemerintah kota Surabaya 2018. Kita justru menyoroti persoalan angka pengangguran usia produktif usia 15-59 tahun yang ada di kota Surabaya,” ucapnya.

Reni berharap baik data BPS maupun data dari TNP2K perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.  

Beberapa kecamatan di Surabaya yang memiliki angka pengangguran cukup tinggi antara lain, Kecamatan Semampir yang mencapai 23.904, posisi kedua tingkat pengangguranya cukup tinggi adalah kecamatan Simokerto yang mencapai 12.149 selanjutnya kecamatan Tambaksari tingkat pengangguran yang mencapai 11.960 dan Sawahan yakni 10.094, ungkap Reni. (sbr/hsn/jb)