SURABAYA : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan kritis terkait Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Catatan tersebut disampaikan oleh politisi PKS, Johari Mustawan, di sela-sela sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso (14/8/26)
Meski mengapresiasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Surabaya yang menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa, Johari menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan atas.
“Kami memberikan catatan penting yang kemarin juga sudah dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar). Pertama, kami tidak sekadar ingin melihat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya di atas kertas, tetapi juga berharap pertumbuhan tersebut berdampak nyata bagi masyarakat kalangan bawah (grassroot),” ujar Johari.
Johari menekankan pentingnya prioritas pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penyediaan permodalan bagi para wirausahawan.
“Setiap rupiah APBD atau setiap persen pertumbuhan ekonomi harus jelas dampaknya: menciptakan berapa banyak lapangan kerja, menaikkan berapa pendapatan warga, dan mengeluarkan berapa keluarga dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Selain fokus pada pemerataan ekonomi, Johari juga menyoroti pentingnya produktivitas aset-aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, aset pemkot harus lebih produktif agar mampu menggerakkan roda perekonomian kota, menciptakan nilai tambah, serta memperbesar basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), PKS berharap penyusunan anggaran tersebut dapat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Beberapa poin utama yang diharapkan dari KUA-PPAS antara lain:
- Peningkatan PDRB per Kapita: Mendorong produktivitas masyarakat dan pendapatan warga.
- Penguatan UMKM: Membantu UMKM agar bisa naik kelas melalui permodalan dan fasilitas yang memadai.
- Pengurangan Ketimpangan: Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
- Efisiensi Beban Warga: Mengurangi beban pekerjaan yang tidak menentu serta meringankan beban hidup masyarakat miskin.
“Itu catatan utama dari kami agar pembangunan di Kota Surabaya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Johari sebelum menutup penyampaiannya.
