Penutupan Lokalisasi di Surabaya Jadi Beban Pemkos

RAJAWARTA: Setiap hari HIV AIDS jadi teringat kebijakan walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Kala Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos) Risma memutuskan sebuah kebijakan yang membuat geger seluruh Warga Kota Surabaya, bahkan jadi perbincangan Nasional.

Kebijakan yang dimaksud ada menutup lokalisasi, Dolly, Bangunrejo, Moroseneng dan Tambaksari. Kebijakan itu memantik pro Kontra di tengah masyarakat. Singkat cerita, Kebijakan penutupan terbilang berhasil.

Achmad Nurdjayanto Wakil Ketua Golkar Surabaya mengapresiasi keberhasilan Risma menutup Lokalosasi, namun Achmad menilai dampak dari kebijakan tersebut “membebani” Pemerintahan berikutnya (Pasca Risma tidak jadi Walikota).

Disinggung apa yang dimaksud dengan membebani Pemerintah? Menunjukkan data mengatakan, untuk tahun 2025, Orang terduga Menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar mencapai 49.962 Orang. “Tahun 2024 total penderita HIV menjadi 1261 orang,” tukasnya

“Dari tahun ke tahun Penderita HIV AIDS di Kota Surabaya Cenderung mengalami peningkatan,” jelas Achmad saat di temui media ini (1/12/25).

Kecenderungan ada peningkatan penderita HIV ini ungkapnya, tentu ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah penutupan lokalisasi di kota Surabaya pada saat Risma jadi Walikota.

“Sudah menjadi rahasia umum sekarang prostitusi di Surabaya terjadi penyebaran, dan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Kalau dulu tuturnya, keberadaan lokalisasi di Surabaya memudahkan petugas kesehatan dari pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan. Kalau sekarang sudah tersebar di mana-mana, mulai dari hotel, apartemen, bahkan sampai kos-kosan terindikasi jadi tempat prostitusi terselubung.

“Meratanya prostitusi tersebut, bagi saya merupakan dampak dari kebijakan Walikota Risma,” tegasnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya Alias Pemkos melakukan tindakan Nyata dalam menanggulangi penyebaran penyakit mematikan itu. Seperti, memperketat proses administrasi hotel atau apartemen untuk usia dini.

“Bagi saya kebijakan itu jangan dijadikan beban bagi Pemkos, tapi dijadikan ladang jariyah untuk terus memerangi penyebaran HIV,” ulasnya.

Yang terakhir tambahnya, Pemkos melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat utamanya bagi Gen-Z. “Tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif. “Harapannya menjadi amal jariyah bagi kita semua,” pungkasnya