SURABAYA – Perbaikan di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tampaknya masih jauh dari harapan. Setelah Timnas U-23 gagal total dalam ajang SEA Games 2026 di Thailand, publik berharap kegagalan tersebut menjadi momentum introspeksi bagi kepengurusan PSSI ke depan.
Namun alih-alih berbenah, PSSI justru mengeluarkan surat yang berisi penundaan Kongres Biasa Pemilihan untuk memilih ketua dan pengurus asosiasi di tingkat provinsi. Padahal, sejumlah provinsi telah menuntaskan proses seleksi dan menutup pendaftaran bakal calon ketua, tinggal menunggu pelaksanaan kongres.
Seluruh proses tersebut akhirnya terhenti setelah PSSI menerbitkan surat yang mencabut rekomendasi kepada PSSI tingkat provinsi untuk menggelar kongres. Termasuk Kongres PSSI Jawa Timur yang sedianya digelar Januari 2026, sementara proses pendaftaran telah ditutup pada 8 Desember 2025.
Kebijakan ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Pimpinan DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengaku kecewa dengan keputusan tersebut karena dinilai tidak relevan dengan semangat olahraga.
Melalui unggahan di media sosial Facebook, pria yang akrab disapa Cak Toni itu menyebut fair play sebagai jargon universal dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola.
“Mestinya ini menjadi spirit bagi semua yang terlibat. Suporter sudah berbenah sedemikian rupa, klub sudah bertransformasi ke era sepak bola industri,” ujarnya, dikutip Minggu (14/12/2025).
Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya ini, keinginan untuk berbenah hanya akan menjadi angan-angan selama masih ada kelompok yang bermain di level kebijakan demi mempertahankan posisi.
“Hanya satu yang tidak berbenah, siapa itu? Mungkin saja orang-orang yang selama ini hidup dari organisasi, bukan orang yang menghidupi organisasi,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Cak Toni, ketika ada figur yang ingin menghidupi organisasi, maka cara paling mudah untuk menggagalkannya adalah dengan menunda proses.
“Dengan alasan yang anak Sekolah Sepak Bola (SSB) usia 9 tahun pun tahu kalau itu halusinasi,” katanya.
Ia juga menyindir keras alasan penundaan yang dikaitkan dengan bencana alam.
“Awas kena angin topan lho ya, kemarin hanya angin sepoi-sepoi. Kalau badai sudah dikirimkan, carilah kembali alasan pembenar yang mungkin saja anak TK pun tahu kalau itu ilusi,” ucapnya.
Cak Toni turut menyoroti penundaan kongres tanpa batas waktu yang tertuang dalam surat PSSI. Menurutnya, jeda waktu yang tidak jelas berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses berjalan lancar.
“Ingat, satu jam saja sikap bisa berubah hanya demi kepentingan, apalagi tanpa batas waktu. Ini janggal,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pada 10 Desember 2025 PSSI mengeluarkan surat penundaan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI yang ditujukan kepada seluruh Ketua Asosiasi Anggota PSSI se-Indonesia. Surat tersebut terbit dua hari setelah PSSI Jawa Timur menutup pendaftaran bakal calon ketua, dengan hanya satu pendaftar, yakni Raja Siahaan.
Surat bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi itu memutuskan mencabut rekomendasi serta menunda seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya hingga batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.
Selain itu, PSSI akan menerbitkan ketetapan terkait jalannya organisasi PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya yang telah habis masa baktinya sampai terpilihnya kepengurusan baru.
Poin ketiga dalam surat tersebut menyebutkan PSSI akan melakukan penyesuaian dan penyeragaman periode masa bakti PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya sebagai tindak lanjut Statuta PSSI Tahun 2025.
Dalam suratnya, PSSI juga memaparkan sejumlah alasan penundaan kongres, dengan merujuk pada surat PSSI Nomor 5187/PGD/654/X-2025 tertanggal 22 September 2025. Alasan tersebut antara lain kondisi bencana alam, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera.
Selain itu, pemerintah tengah merencanakan revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), termasuk penetapan kembali cabang olahraga prioritas menjadi 21 cabang olahraga prestasi, di mana sepak bola termasuk salah satunya.
Alasan lain yang disampaikan PSSI adalah penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna mengoptimalkan pembinaan serta penyelenggaraan kompetisi daerah melalui dukungan APBD, seiring revisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 dan terbitnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 terkait pemanfaatan aset daerah bersama pihak ketiga.
Terakhir, PSSI juga beralasan masih melakukan sosialisasi Statuta PSSI Edisi Tahun 2025 dan Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2025.
Beragam alasan tersebut dinilai mengada-ada, karena siapapun yang terpilih melalui kongres di tingkat provinsi dinilai tetap dapat menyesuaikan dengan kebijakan pusat.
“Mbanyol gak mari-mari,” ujar Cak Toni dengan bahasa Suroboyoan menanggapi alasan penundaan tersebut.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menegaskan bahwa keputusan PSSI Pusat menunda pelaksanaan kongres di sejumlah daerah merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati.
Penundaan tersebut menyasar sekitar 16 hingga 17 provinsi yang masa kepengurusannya telah habis atau tengah menjalani tahapan kongres.
Riyadh menjelaskan, penundaan dilakukan untuk menyeragamkan jadwal kongres di seluruh Indonesia, sekaligus menyesuaikan dengan provinsi yang juga memasuki masa pergantian kepengurusan seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
“PSSI berpendapat pentingnya menunda kongres untuk menyeragamkan seluruh Indonesia. Karena ada daerah yang masa jabatannya berakhir 2025 dan ada yang 2026,” ujarnya.
Riyadh yang juga anggota Exco PSSI mengaku mengikuti pembahasan internal bersama Ketua Umum PSSI, dan mayoritas Exco sepakat penundaan perlu dilakukan.
Terkait kondisi di Jawa Timur, Riyadh memastikan Asprov Jatim mengikuti sepenuhnya instruksi PSSI Pusat untuk menunda seluruh tahapan kongres.
Jika masa jabatan Asprov berakhir, PSSI Pusat akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).
“Nanti PSSI yang menunjuk Plt. Bisa saja dari ketua Asprov lama, bisa juga dari PSSI langsung. Kita ikuti saja karena sudah ada SK-nya,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
