RADJAWARTA : Nusron Sumartono Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemkot Surabaya dengan tegas menolak pembentukan Pansus Raperda Perubahan Perda 10/2010 tentang pajak bumi dan Bangunan (PBB) yang ‘digagas’ Anugrah Ariyadi Komisi B DPRD Surabaya.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

“Kemarin sudah disampaikan Walikota, belum saatnya Perda itu dialakukan Perubahan,” ucap Nusron kepada pewarta (7/5).

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Yusron menambahkan, kemarin sudah disampaikan seperti itu, karena perangkat fasilitasi sudah diberikan dan kewenangan walikota untuk memberikan pengurangan denda bagi pemohon yang kekurangan ekonomi. 

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

“Salah satunya penghapusan denda, karena di data kami cukup banyak. Sekitar antara Rp 100 – 200 milliar, itu peninggalan tahun 94 sebelum kita kelolah.” imbuhnya. 

Lanjut Yusron, artinya ada warga itu yang bayar juga, perkembangannya tidak semua warga Surabaya tidak bayar tunggakan – tunggakan dan ada yang bayar tunggakan juga. 

“Ini kan masih berjalan, ya kami tunggu sampai ahkir periode penghapusan denda itu. Dan ini baru bulan pertama. ” ucapnya.

“Intinya pemerintah kota belum menyetujui adanya pansus perubahan Perda. Kemarin sudah disampaikan dipandangan walikota, karena itu belum bisa dilakukan karena kita sudah memberikan fasilitas itu, ” paparnya.(sbr/bdk/pan)