Pemkot Surabaya Raih Penghargaan RTLH Tertinggi, Target Tuntaskan 7.196 Rutilahu pada2027

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkankomitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakatmelalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Upayatersebut dijalankan melalui dukungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) serta kolaborasi dengan berbagaipemangku kepentingan.

Atas komitmen tersebut, Pemkot Surabaya berhasil meraihPenghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah denganDukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall, Selasa (9/6/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pembangunanKota Pahlawan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Karenaitu, pemkot terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihakuntuk mendukung percepatan pelaksanaan program Rutilahu. Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah lembaga, di antaranyaYayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra, Pakuwon, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat.

“Negara tidak akan kuat jika hanya pemerintah yang bergerak. Tapi hari ini dibuktikan, kekuatan gotong royong bisa menjadisatu kesatuan besar,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan data Pemkot Surabaya, saat ini terdapat sekitar7.196 unit rumah tidak layak huni yang masih membutuhkanpenanganan. Untuk itu, Pemkot Surabaya menargetkan seluruhpersoalan tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan.

“Tahun 2026 ini kita selesaikan 3.242 unit. Sisanya sekitar 3.896 unit akan kita rampungkan di tahun 2027. Harapannya, dalamdua tahun ke depan Rutilahu di Surabaya sudah selesai 100 persen,” tuturnya .

Untuk mendukung target tersebut, sebanyak 2.240 unit rumahakan diperbaiki melalui APBD Kota Surabaya. Sementara 1.002 unit lainnya akan ditangani melalui pendanaan non-APBD ataudukungan CSR. Selain itu, terdapat bantuan stimulan dariKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 200 unit.

Wali Kota Eri menjelaskan perbaikan Rutilahu difokuskan padakomponen utama rumah, seperti atap, lantai, dinding, danjamban. Program tersebut diprioritaskan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam kelompok masyarakatberpenghasilan rendah dan memiliki status lahan yang sah sertatidak dalam sengketa.

“Sasaran penerima adalah warga ber-KTP Surabaya yang masukdalam data desil 1-5 dengan status lahan yang sah atau tidakdalam sengketa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian menegaskan penanganan Rutilahu menjadi salah satufokus utama Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitashunian masyarakat.

“Di Surabaya kawasan kumuhnya sudah berkurang. Jadi salahsatu atensi Pemkot Surabaya adalah untuk penangananrutilahunya,” ujar Iman.

Menurut Iman, penghargaan RTLH yang diterima Surabaya, menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemkot dalammenghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Selainitu, penghargaan itu juga menunjukkan keberhasilan pemkotdalam membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukungprogram Rutilahu. “Termasuk melibatkan berbagai sektor untukpenanganan Rutilahu ini,” katanya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkot Surabaya menargetkan perbaikan 3.242 unit rumah pada 2026. Jumlahtersebut terdiri atas 2.240 unit yang dibiayai melalui APBD dan1.002 unit yang didukung melalui sumber pendanaan non-APBD.

“Di tahun 2026 ini kita ada rencana sekitar 3.242 unit yang akandilaksanakan di Kota Surabaya dengan APBD-nya ada di 2.240 dan non-APBD-nya ada 1.002,” jelasnya.

Iman juga menggarisbawahi bahwa program Rutilahu tidakhanya mengandalkan APBD, tetapi juga mendapat dukungandari berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosialperusahaan (CSR). Keterlibatan sektor swasta, organisasi sosial, hingga lembaga kemanusiaan dinilai menjadi faktor pentingdalam mempercepat penanganan Rutilahu di Surabaya. “Jadiprogram Rutilahu tidak hanya dihandle oleh dana APBD Surabaya, tapi juga ada dana CSR,” katanya.

Selain dukungan dari APBD dan CSR, program tersebut juga memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui BSPS Kementerian PKP. Saat ini, bantuan yang telah teralokasimencapai 200 unit rumah dan masih berpotensi bertambahsesuai kebijakan pemerintah pusat. “Kalau dari BSPS, saat ini200 unit,” tambahnya.

Iman juga menjelaskan penerima program Rutilahu harusmemenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Selainmasuk dalam kelompok desil 1-5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), calon penerima juga wajibmemiliki legalitas lahan yang jelas dan dapat dibuktikan secaraadministratif. “Punya sertifikat, terus punya alas hak, alas hakitu bisa berupa sewa kepada siapa atau IPT dan semacamnya,” tuturnya.

Karena itu, Pemkot Surabaya tidak dapat melakukan perbaikanterhadap bangunan yang berdiri di atas lahan ilegal. Kebijakantersebut diterapkan untuk memastikan bantuan pemerintahdiberikan kepada warga yang memenuhi ketentuan dan tidakmenimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. “Jadi alas haknya harus jelas dulu, (bangunan) tidak boleh (berdiri) di tanah ilegal,” tegasnya.

Terkait target jangka panjang, Iman mengatakan bahwa WaliKota Eri Cahyadi menargetkan seluruh usulan perbaikanRutilahu dapat diselesaikan pada 2027. Saat ini, jumlah usulanyang tercatat mencapai sekitar 7.100 unit rumah dan akanditangani secara bertahap dalam dua tahun ke depan.

“Akhir 2026 kita handle sekitar 3.200 (unit), mungkin tahun2027 sekitar 3.800 (unit). Jadi, harapannya dalam dua tahun inisudah clear untuk urusan Rutilahu di Surabaya,” ungkapnya.

Ke depan, DPRKPP Surabaya berharap semakin banyakperusahaan maupun lembaga yang berpartisipasi melaluiprogram CSR sehingga cakupan penanganan Rutilahu dapatsemakin luas dan cepat. “Kalau harapannya kita semakin banyak(stakeholder) yang terlibat, CSR yang terlibat,” ujar Iman

Di sisi lain, Iman kembali menegaskan tujuan utama program Rutilahu tetap berfokus pada penyediaan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat. Melalui program tersebut, Pemkot Surabaya berharap kualitas hidup warga dapatmeningkat seiring membaiknya kondisi tempat tinggal mereka.

“Target kita menyediakan hunian yang layak untuk warga. Sebelumnya mungkin tidak ada pencahayaan alami, kurangsehat, dan lantainya masih berupa tanah. Intinya membuathunian lebih layak konsepnya kalau dari kami,” pungkasnya. (ADV)