SURABAYA – Upaya Pemerintah Kota Surabaya (PEMKOS) untuk memperkuat kualitas gizi generasi muda kembali mendapat sorotan positif. Melalui Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/195/436.1.2/2025 yang diterbitkan pada 20 Agustus 2025, Pemkot Surabaya secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pembentukan Satgas MBG bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Satgas ini bertugas menyusun rencana kerja, melaksanakan program, melakukan monitoring dan evaluasi, lalu melaporkan hasilnya secara berkala kepada saya,” ujar Eri dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
Eri menambahkan, Satgas MBG akan melibatkan unsur akademisi, media, dan berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan multipihak ini diharapkan mampu menghadirkan pengawasan yang menyeluruh dan mendorong akuntabilitas pelaksanaan program.
“Program MBG adalah bagian dari komitmen kita dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Legislator Soroti Pentingnya Pengawasan Lapangan
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemkot. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan di lapangan harus diperketat agar program tidak hanya bagus di atas kertas.
“Vendor penyedia makanan wajib mengantongi sertifikasi laik higiene dan sanitasi. Tapi tidak cukup sampai di situ. Peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI) harus dioptimalkan,” kata Yona.
Menurut Yona, SPPI memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi jalannya distribusi logistik makanan, mengedukasi penerima manfaat, serta mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Ia juga mengingatkan agar SPPI bekerja secara independen dan tidak ragu bertindak tegas jika menemukan ketidaksesuaian.
“SPPI tidak boleh tutup mata. Kita ingin anak-anak Surabaya mendapatkan makanan bergizi yang aman, sehat, dan tiba tepat waktu setiap hari,” tegasnya.
Usulan Keterlibatan Puskesmas dan Psikolog Sekolah
Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, Yona menyarankan agar Pemkot menggandeng Dinas Kesehatan melalui puskesmas untuk memantau kesehatan siswa penerima manfaat. Selain itu, dukungan psikolog dari kalangan akademisi juga dianggap penting untuk memantau perkembangan mental anak.
“Puskesmas bisa mendeteksi kondisi fisik siswa dari waktu ke waktu. Sementara psikolog sekolah, misalnya dari fakultas psikologi universitas negeri dan swasta, bisa mengevaluasi dampak mental dan sosial dari program ini,” ujarnya.
Yona bahkan membagikan pengalamannya saat melakukan uji coba MBG secara mandiri di SDN Kedurus 1 yang melibatkan 330 siswa. Dalam program tersebut, ia bekerja sama dengan tim medis dan akademisi guna memastikan pelaksanaan berjalan optimal.
“Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa kunjungan evaluasi rutin, minimal seminggu sekali secara acak, bisa memberikan gambaran utuh soal kondisi di lapangan,” ungkap politisi Fraksi Gerindra itu.
Waspadai Kasus Keracunan dan Belajar dari Daerah Lain
Mengacu pada berbagai kasus dugaan keracunan siswa di daerah lain akibat pelaksanaan MBG yang buruk, Yona mengingatkan agar Surabaya belajar dari pengalaman tersebut. Ia menegaskan bahwa kelemahan utama program di berbagai tempat justru berasal dari lemahnya sistem pengawasan.
“Masalah bisa muncul dari banyak faktor, tapi pada akhirnya semua bermuara pada sistem kontrol. SPPI harus menjadi garda terdepan dalam hal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemkot untuk terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Evaluasi rutin harus dilakukan, bahkan sebelum muncul masalah.
“Jangan menunggu kejadian. Kalau bisa dicegah, kenapa harus menunggu anak-anak jadi korban?” imbuhnya.
Membangun Masa Depan, Bukan Sekadar Anggaran
Menutup pernyataannya, Yona mengingatkan bahwa tujuan dari program MBG jauh lebih besar dari sekadar pengucuran anggaran. Ia menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang demi masa depan bangsa.
“Ini bukan soal angka. Ini tentang bagaimana kita memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. MBG adalah pondasi untuk melahirkan generasi emas,” pungkasnya.
