RAJAWARTA : Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Yos Sudarso, Kota Surabaya menyorot tajam seminggu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB2). ‘Raport Merah’ FPG selama seminggu pelaksanaan PSB2 di Kota Surabaya adalah Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos) diduga setengah hati dalam melaksanakan PSB2.

Simak video : Keluarga Pasien akan Menggugat Rumah Sakit RKZ Surabaya

Raport Merah pelaksanaan PSB2 tersebut disampaikan Arif Fathoni, Ketua Fraksi Golkar DPRD Yos Sudarso kepada rajawarta di ruang kerjanya (4/5/2020).

Argumentasi logic pun disampaikan pria yang akrab disapa Thoni saat dimintai keterangan. Menurutnya, ada beberapa indikator yang menjadi alas bahwa pelaksanaan PSB2 di Kota yang dipimpin Tri Rismaharini or Risma setengah hati dalam melaksanakan PSB2.

Simak Video : LKPJ Walikota Surabaya Dikoreksi Dewan

“Saya melihat, saya menduga Pemkos ini masih setengah hati dalam menjalankan PSB2. Karena kita lihat, upaya-upaya merealisasikan PSB2 ini belum bisa dilakukan dengan maksimal, mulai dari aspek pencegahan, penindakan dan distribusi bantuan,” jelasnya.

Thoni menjelaskan pelaksanaan PSB2 di Surabaya merupakan pilihan tepat karena PSB2 bisa menjadi ‘vaksin’ bagi penyebaran Virus korona di Kota Surabaya tidak terus berlanjut.

Seharusnya tutur Thoni, sejak wabah covid-19 memdera Kota Surabaya, Pemkos mengambil langkah strategis. Misalnya menjadikan kantor Kecamatan Sesurabaya sebagai kantor operasional bersama (Muspika).

Asa yang disematkan Thoni dari kantor operasional bersama adalah memudahkan koordinasi di setiap Kecamatan. “Seharus sejak awal kantor Kecamatan Sesurabaya dijadikan kantor operasional bersama,” cetusnya.

Diakhir wawancara, Thoni menegaskan, bahwa pandemi virus import ini merupakan kajadian luar biasa. Jadi penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. “Pandemi covid ini peristiwa luar biasa, non bencana alam. Artinya penanganannya pun harus dilakukan dengan pemikiran-pemikiran dan tindakan yang extra ordinary,” pungkasnya.