Opini Jurnalistik:
Komitmen pemberantasan korupsi di Kota Surabaya mendadak diuji. Langkah Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini berada di bawah sorotan tajam setelah dinilai tumpul dan tak berdaya dalam menjalankan komitmen resmi yang telah disepakati bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kesepakatan yang digagas bersama lembaga rasuah tersebut mencakup tiga langkah krusial, diantaranya:
- Audit Pelaksanaan Proyek 2024: Membedah potensi penyimpangan realisasi pokir yang sedang atau telah berjalan.
- Review Proyek 2025: Memastikan perencanaan anggaran tahun depan bebas dari perburuan rente.
- Perbaikan Pelaksanaan Pokir 2026: Pembenahan tata kelola dan sistem pengawasan guna menutup celah penyalahgunaan pokir.
Namun, realita di lapangan justru menunjukkan indikasi sebaliknya. Inspektorat terkesan enggan menyentuh ranah krusial yang menyangkut dugaan “jual-beli” pengaruh atau intervensi politik dari alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) oknum legislator di gedung DPRD Kota Surabaya (Yos Sudarso).
Mengguritanya Pengaruh Yos Sudarso
Dugaan praktik pengondisian pokir dengan memanfaatkan jabatan sebagai anggota dewan bukan lagi rahasia umum. Pengaruh politik dari DPRD Surabaya disinyalir kuat ikut mendikte alokasi dan penentuan realisasi pokir.
Akumulasi nilai dari seluruh pokir yang terpengaruh intervensi ini diperkirakan mencapai angka yang fantastis, yakni ratusan miliar rupiah. Yang paling menyengat perhatian, terdapat dugaan salah seorang oknum anggota dewan yang secara fantastis mampu “menggolkan” alokasi pokir hingga menyentuh angka Rp50 miliar.
Angka Rp50 miliar untuk satu legislator tentu bukan sekadar statistik. Bukan disebut-sebut pemecah rekor. Ini adalah sinyal bahaya bagi tata kelola keuangan daerah. Jika satu orang mampu mengamankan porsi sebesar itu, berapa besar ruang anggaran yang tersisa untuk murni kepentingan publik tanpa ditumpangi kepentingan politik transaksional?
Inspektorat: Pengawas Eksternal atau sekadar ‘Pemanis’?
Sikap lamban Inspektorat Pemkot Surabaya mengundang pertanyaan besar: Apakah lembaga pengawas internal ini kehilangan taji karena tekanan politik, atau memang tidak memiliki kemauan politik (political will)?
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat seharusnya menjadi garis pertahanan pertama (first line of defense) dari praktik penyalahgunaan wewenang. Ketika janji yang telah disepakati bersama KPK diabaikan, publik berhak meragukan independensi lembaga ini.
Mendiamkan komitmen audit dan review pokir sama saja dengan memberikan karpet merah bagi berlanjutnya praktik trading in influence (perdagangan pengaruh). Jika Inspektorat terus melempem dan enggan bertindak tegas, jangan salahkan publik jika nantinya KPK sendiri yang harus turun tangan secara langsung melibas ketidakberesan proyek di Kota Surabaya.













