Legislator dan Warga Tanggapi Rencana Penerapan PSB2 di Kota Surabaya

RAJAWARTA ; Rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB2) di Kota Surabaya ditanggapi ramai-ramai Oleh Legislator dan warga. Dasar penerapan PSB2 itu adalah keputusan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Drs. Minun Latif Msi kepada rajawarta mengaku setuju Kota yang dipimpin Tri Tismaharini or Risma menerapkan PSB2. Dan, penerapan PSB2 tersebut tidak boleh ditunda-tunda lagi.

“Berdasarkan pertemuan FPKB dan Ketua DPC Kota Surabaya sangat mendukung program terbentuknya PSB2. Bahkan Fraksi kami mengusulkan untuk segera membentuk pansus percepatan penanganan Pandemi covid-19,” ujarnya (20/4/20).

Di bagian lain, politisi PDIP Sukadar berpendapat bahwa PDIP setuju atas rencana penerapan PSB2 di Kota Surabaya. Namun dia berharap, anggaran penanganan PSB2 harus dihitung ulang. Ini karena, dampak penerapan PSB2 akan berdampak pada nasib warga terdampak covid-19 yang jumlahnya sangat banyak.

Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD Yos Sudarso AH Thoni meminta Pemkos harus benar-benar mempertimbangkan kesiapan baik dari Pemkos maupun warga. Dia tidak ingin Penerapan PSB2 yang menelan anggaran tidak sedikit nantinya akan menjadi program musproh.

Lalu bagaimana pendapat dari warga Surabaya setelah mendengar keputusan Gubernur Jawa Timur terkait dengan penerapan PSB2. Ternyata, beberapa warga yang berhasil diinterview rajawarta pendapatnya seragam.

Hanifah Siswanti, public relation officer sebuah perusahaan mengaku tidak mempersoalkan jika Surabaya harus menerapkan PSB2. Karena sejatinya perusahaan yang digelutinya sudah banyak melakukan antisipasi penyebaran virus import itu.

Begitu juga dengan Fadholi sopir truck air mineral tidak mempersoalkan jika Kota Surabaya menerapkan PSB2. Bahkan, warga Kendangsari itu mengatakan penerapan PSB2 akan bermanfaat untuk menjaga keselamatan warga Surabaya dari covid19.

Hal senada juga diungapkan Nadilla Alfia Sahri kepada rajawarta. Menurutnya, dirinya setuju penerapan PSB2 di Kota Surabaya namun Pemkos harus lebih dulu memikirkan dampak sosial, ekonomi di tengah masyarakat.

Untuk lebih lengkapnya simak pernyataan visual pendapat legislator dan warga dalam video di bawah Ini :