Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat pada Masa Sidang II Tahun Anggaran 2026. Dalam agenda yang berlangsung di daerah pemilihan Surabaya, berbagai persoalan strategis menjadi perhatian warga, mulai dari infrastruktur, penanganan banjir, normalisasi sungai, hingga peningkatan kesejahteraan penjaga makam.
Eri Irawan mengungkapkan bahwa keluhan terkait infrastruktur lingkungan dan banjir masih mendominasi usulan masyarakat. Warga meminta percepatan perbaikan saluran drainase serta normalisasi sungai untuk mengurangi risiko genangan saat musim hujan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Kali Rungkut. Menurut Eri, upaya normalisasi sungai di wilayah tersebut masih menghadapi kendala akses yang melintasi area kampus.
“Untuk normalisasi Kali Rungkut memang ada sedikit kendala terkait akses masuk yang berada di kawasan Kampus Ubaya. Kami akan menggelar hearing dengan pihak kampus untuk mencari solusi bersama agar program ini bisa segera berjalan,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, aspirasi mengenai lapangan kerja juga menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga. Dari 12 titik reses yang dikunjungi, kebutuhan akan peluang kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu harapan utama masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Eri mengatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya selama ini telah berupaya membuka berbagai pelatihan kerja bagi warga. Selain itu, sejumlah program dan fitur layanan ketenagakerjaan terus didorong agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi serta akses pekerjaan.
“Permasalahan lapangan kerja menjadi aspirasi yang paling sering muncul. Karena itu, program pelatihan kerja dan berbagai layanan pendukung harus terus diperkuat agar warga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” katanya.
Dalam dialog bersama warga, Eri juga menerima masukan terkait insentif bagi penjaga makam. Saat ini, insentif yang diterima penjaga makam dinilai masih relatif rendah dibandingkan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 501 penjaga makam yang bertugas di tempat pemakaman yang tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya. Besaran insentif yang diterima saat ini sekitar Rp200 ribu dan dinilai perlu ditinjau kembali.
“Banyak warga berharap insentif penjaga makam dapat ditingkatkan karena nilainya masih relatif kecil. Padahal mereka memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Masalah lain yang turut disampaikan adalah mekanisme kontrak payung dalam program Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR). Menurut warga, sistem pengadaan bahan bangunan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Sebagai contoh, ketika kebutuhan perbaikan rumah hanya memerlukan sekitar 20 sak semen, kelompok pelaksana harus membeli dalam jumlah lebih besar sesuai ketentuan kontrak yang berlaku. Kondisi ini dinilai kurang efisien dan berpotensi menyulitkan pelaksanaan program.
Eri memastikan seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah kota agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Semua aspirasi yang masuk akan kami tindak lanjuti melalui pembahasan bersama perangkat daerah terkait. Tujuannya agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi warga Surabaya,” pungkasnya.
