SURABAYA: Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, mengkritik keras sistem pendataan desil kemiskinan yang dinilai kerap tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat kecil. Ia menilai indikator penetapan desil saat ini belum memberikan kemanfaatan nyata bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Kemanfaatan desil ini sebenarnya untuk siapa? Kalau saya lihat, kemanfaatannya untuk masyarakat itu belum ada, malah cenderung merugikan,” kata Arjuna saat menyampaikan keluhan warga.
Menurut Arjuna, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kenaikan status desil justru memicu masalah baru bagi warga tak mampu. Banyak warga mengeluh karena akses jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan mereka mendadak terputus akibat penyesuaian data tersebut.
Dia menjelaskan, program pemerintah ini sangat berdampak pada masyarakat di lapangan. Diantaranya, Jaminan kesehatan terganggu.
“Sejumlah warga melaporkan kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) mereka diblokir karena status desil naik, sehingga kesulitan mendapat akses pengobatan mendesak,” tukas politikus muda ada PDIP ini.
Berikutnya ujarnya, ada sejumlah beasiswa yang dicabut sangat mengganggu keluarga miskin terkhusus di kota Surabaya.
“Proses Verifikasi Lambat: Pengajuan perbaikan atau penurunan desil yang dilakukan sejak awal tahun dinilai memakan waktu lama dan belum memberikan kepastian,” ujarnya.
Arjuna mencontohkan kasus seorang ibu tunggal (single mom) pengemudi ojek online yang mengalami masalah kesehatan kaki. Meski hidup dalam keterbatasan, status desilnya tidak kunjung turun sehingga menyulitkan akses bantuan. Beruntung, Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan solusi sementara melalui program Universal Health Coverage (UHC) dengan penerbitan surat keterangan.
Lebih lanjut, Arjuna mempertanyakan efektivitas peran Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat daerah jika proses verifikasi data di lapangan masih mengalami banyak kendala dan keluhan. Ia mendorong adanya evaluasi mendalam agar pendataan desil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, terutama untuk sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan.
