Komisi D DPRD Surabaya Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

SURABAYA ; Komisi D DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memberikan jaminan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor rentan. Usulan ini mencakup petugas juru parkir (jukir), petugas pengangkut sampah, pekerja online, hingga pekerja seni dan atlet olahraga, termasuk marbot dan petugas rumah ibadah lainnya.

Persoalan penataan dan penertiban juru parkir yang tengah dilakukan oleh Pemkot Surabaya dinilai harus berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan serta jaminan perlindungan para pekerjanya.

“Jangan hanya dituntut kewajiban, tapi haknya juga diberikan,” ujar dr Michael Leksodimukyo, anggota Komisi D DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya (31/8/26).

Langkah ini tuturnya, terus dimatangkan melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda BPJS Ketenagakerjaan yang dikawal oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya. Saat ini pembahasan Pansus telah memasuki tahap akhir dan tersisa satu kali pertemuan sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Beberapa poin utama usulan perlindungan ketenagakerjaan meliputi:

  • Perluasan Cakupan Pekerja Rentan: Mengusulkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas parkir yang sedang ditertibkan, petugas pengangkut sampah harian, pekerja/driver online, pekerja seni, hingga atlet olahraga.
  • Integrasi Pekerja Sektor Keagamaan: Memastikan kelompok pekerja rentan lain seperti marbot masjid dan petugas gereja masuk ke dalam skema perlindungan.
  • Tanggung Jawab Pemkot: Menegaskan bahwa pemberian jaminan sosial merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan nilai tambah (value) dan jaminan perlindungan di samping upaya penertiban yang dilakukan.

Melalui Raperda ini, Pemkot Surabaya diharapkan dapat menjamin seluruh pekerja non-formal dan pekerja rentan di Kota Surabaya agar memiliki kepastian jaminan perlindungan kerja.