Oleh: Sarana Demokrasi
Dalam dunia birokrasi dan politik yang sering kali tertutup dan minim transparansi, langkah Komisi A DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya merilis hasil kunjungan kerjanya secara terbuka patut diapresiasi. Ironisnya, dari sekian banyak komisi yang melakukan perjalanan dinas dengan anggaran publik, hanya Komisi A yang berani membagikan secara rinci apa yang mereka temukan, pelajari, dan rencanakan setelah kunjungan tersebut.
Pertanyaannya: ke mana yang lain?
Kunjungan kerja atau kunker sejatinya bukan sekadar ajang pelesiran atau formalitas belaka. Kegiatan ini menggunakan dana rakyat dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas legislatif melalui studi banding, dialog kebijakan, serta identifikasi permasalahan dan solusi di daerah lain. Namun kenyataan di lapangan kerap kali berbeda: banyak laporan tak kunjung dirilis, hasil tak terdengar, dan publik dibiarkan bertanya-tanya.
Dalam konteks ini, Komisi A menunjukkan bahwa mereka memahami esensi akuntabilitas. Rilis laporan hasil kunjungan mereka lengkap dengan temuan, rekomendasi, serta langkah tindak lanjut adalah bentuk nyata pertanggungjawaban kepada konstituen.
Keterbukaan ini semestinya menjadi standar, bukan pengecualian. Ketika hanya satu komisi yang transparan, ini menjadi alarm: apakah komisi lainnya enggan terbuka karena tak ada hasil yang layak dilaporkan, atau karena memang budaya birokrasi kita masih alergi terhadap keterbukaan?
Sebagai publik, kita patut mendorong agar semua komisi melakukan hal yang sama. Transparansi bukan hanya soal laporan di atas kertas, tapi juga bentuk penghormatan terhadap kepercayaan publik dan dana yang mereka kelola. Jika Komisi A bisa, mengapa yang lain tidak?
Langkah ini, meskipun kecil, adalah awal dari perubahan budaya politik yang lebih sehat—yang berani jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Kita butuh lebih banyak Komisi A di semua lini pemerintahan.
