Ketua Komisi B : Bantuan Terputus Karena Warga Menolak Pemasangan Stiker Warga Miskin

RAJAWARTA : Tidak jauh berbeda dengan anggota DPRD Yos Sudarso yang lain, Reses Luthfiyah Ketua Komisi B juga banyak mendapat keluhan atau aspirasi dari Warganya. Namun, bagi politisi Partai Gerindra itu menilai ada aspirasi yang menjadi skala prioritasnya.

Setidaknya ada dua aspirasi warga yang menjadi skala prioritas bagi Lufthfiyah. Diantaranya persoalan lambatnya realisasi pavingisasi, dan pemasangan stiker warga miskin yang ditolak warga.

“Sebanarnya aspirasi warga itu banyak. Tapi ada skala prioritas yang harus segera mendapat respon dari Pemkos yakni tentang pengajuan Paving dan saluran,” ujarnya (1/2/2023).

Pengajuan pavingisasi dan saluran ini tutur Luthfiyah, sangat bisa dimaklumi, karena di beberapa kampung masih ditemukan banjir. “Masih ada beberapa kampung yang banjirnya sampai selutut. Akhirnya kita anggap prioritas,” ujarnya.

Menariknya, dari hasil reses di dapil II beberapa waktu lalu, tutur Luthfiyah, ada pengajuan paving belum terealisasi hingga sekarang. Padahal, pengajuan sudah diajukan beberapa tahun lalu.

“Tapi ada yang pengajuannya (pavingisasi) tahun 2020 sampai sekarang belum teralisasi. Mereka itu (warga) protes ke kita. Kita yang jadi sasaran protes,” tukasnya.

Padahal jelasnya, anggaran pavingisasi dan saluran untuk warga dianggarkan setiap tahun. “Kenapa kok sampai 3 tahun belum terealisasi. Pengajuannya tahun 2020, sekarang 2023,” ujarnya.

Berikutnya persoalan pemasangan stiker warga Miskin. Dari hasil reses juga ungkap Luthfiyah, ada beberapa yang mengeluh karena tidak lagi mendapat bantuan dari Pemkos. “Mereka malu dipasang stiker,” cetusnya.

“Beberapa warga menolak dipasang stiker warga miskin. Karena menolak akhirnya mereka tidak diberi bantuan. Kan kasihan mereka,” tukasnya.

Jadi tukasnya, dari sisi statistik kemiskinan di Surabaya terlihat menurun. Tapi data statistik itu sangat berbeda dengan di lapangan. “Memang kemiskininan di Surabaya turun. Tapi faktanya di lapangan masih banyak warga miskin,” pungkasnya.

“Intinya karena tidak mau dipasang stiker sebagai warga Miskin, akhirnya mereka tidak dibari bantuan. Artinya mereka dianggap tidak miskin,” jelasnya.