UMUM  

Ketua Komisi A Soroti Maraknya Prostitusi Terselubung di Surabaya

SURABAYA – Kekhawatiran mengenai meningkatnya praktik prostitusi terselubung di Kota Surabaya kembali mencuat setelah Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyampaikan pernyataan tegas terkait kondisi tersebut. Ia menilai maraknya aktivitas ilegal itu dapat mengancam moral generasi muda sekaligus merusak citra Surabaya sebagai kota yang pernah berhasil menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Dalam keterangan resminya di Gedung DPRD Surabaya, Senin (17/11/2025), Yona menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengingatkan Pemkot Surabaya, khususnya Satpol PP serta Bapemkesra yang menaungi lurah dan camat, untuk lebih tegas menangani lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi.

Menurut politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, pola prostitusi kini semakin beragam. Selain praktik konvensional, layanan melalui platform digital juga kian marak dan sulit dideteksi. Ia mencontohkan sejumlah titik yang terus beroperasi meski sudah berkali-kali ditertibkan. Salah satunya kawasan Moroseneng, yang pada Oktober 2025 dilaporkan masih membutuhkan patroli intensif Satpol PP Kecamatan Benowo setiap hari mulai pukul 23.00 hingga 04.00 WIB.

Ia juga menyoroti beberapa tempat pijat tradisional berizin Pelayanan Kesehatan Tradisional serta sejumlah penginapan yang diduga dijadikan lokasi transaksi prostitusi berbasis aplikasi.

Tak hanya Moroseneng, kawasan eks Lokalisasi Dolly kembali menjadi sorotan setelah penggerebekan pada 16 November 2025. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua pekerja seks komersial (PSK) dan dua muncikari di sekitar Gang Dolly Putat Jaya Timur III B. Temuan ini, kata Yona, menunjukkan bahwa aktivitas prostitusi masih berlangsung di sejumlah rumah kos dan wisma meski secara formal lokasi tersebut telah ditutup.

Yona mengingatkan bahwa regulasi terkait prostitusi sudah jelas, mulai dari Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, hingga UU ITE dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hukuman yang diatur berkisar dari pidana satu tahun hingga 15 tahun penjara serta denda yang mencapai ratusan juta rupiah.

“Maraknya praktik prostitusi terselubung, baik konvensional maupun digital, jelas melanggar hukum. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Ia menilai Surabaya sebagai kota besar memiliki kerentanan tinggi terhadap kegiatan seperti ini, namun hal tersebut harus dijawab dengan konsistensi kebijakan dan pengawasan masyarakat. Menurutnya, tanpa komitmen bersama, upaya pemberantasan prostitusi tidak akan mencapai hasil maksimal.

Yona juga menyinggung kembali keberhasilan penutupan Dolly pada masa kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini sebagai tonggak penting dalam menjaga martabat Surabaya. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk kembali menekan praktik prostitusi yang kini bermetamorfosis dalam berbagai bentuk.

“Prostitusi membawa dampak besar bagi moral generasi muda dan wajah kota secara keseluruhan. Dulu kita bisa menutup Dolly, artinya sekarang pun kita bisa menjaga Surabaya tetap bersih,” pungkasnya. (*)