SURABAYA – Muhaimin Ketua DPC PPP Kota Surabaya menegaskan pentingnya pemenuhan aspirasi masyarakat yang berimbang antara pembangunan fisik (infrastruktur) dan pembangunan non-fisik (non-infrastruktur). Berdasarkan informasi diterimanya, di Daerah Pemilihan (Dapil) 3, ia mendapati bahwa kebutuhan masyarakat akan pembangunan mental dan rohani masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah kota.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah memahami alur pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah kota melalui tingkat kecamatan dan kelurahan, baik lewat dana taktis maupun dana anggaran yang telah ditentukan.
Namun, persoalan mendasar justru kerap ditemukan pada sektor non-infrastruktur, salah satunya terkait keberlangsungan Majelis Taklim dan nasib para guru mengaji.
“Banyak masyarakat yang sebenarnya menginginkan program pembinaan non-infrastruktur ini berjalan, namun mereka kerap kebingungan mengenai bagaimana penyalurannya dan siapa yang mengeksekusi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan dana kelurahan saat ini sangat ketat dan harus sesuai dengan prosedur serta katalog yang ada.
Di sisi lain, banyak guru mengaji di Surabaya yang secara sukarela dan ikhlas mengajarkan huruf hijaiyah serta pendidikan agama kepada anak-anak tanpa pamrih. Namun, mereka kerap kesulitan memenuhi prosedur administrasi yang rumit—seperti keharusan memiliki akta notaris—untuk bisa mendapatkan insentif formal dari Kementerian Agama maupun pemerintah.
Oleh karena itu, Ketua DPC PPP Kota Surabaya berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat mengadopsi sistem “jemput bola” dan tidak sekadar menunggu pengajuan dari bawah.
Ia mengusulkan agar Walikota menginstruksikan jajaran OPD terkait, camat, hingga lurah untuk melakukan pendataan langsung di lapangan. Untuk mempermudah proses, legalitas kegiatan dinilai cukup menggunakan Surat Keterangan Lurah yang diketahui oleh RT dan RW setempat, tanpa harus membebani para guru mengaji dengan urusan administrasi yang berbelit-belit.
Selain guru mengaji, keberadaan Majelis Taklim ibu-ibu di Surabaya juga menjadi sorotan. Selama ini, operasional majelis tersebut—mulai dari konsumsi, seragam, hingga kegiatan ziarah—dijalankan secara swadaya dan mandiri oleh anggotanya. Padahal, peran Majelis Taklim dalam menjaga kondusivitas kota melalui doa, tahlil, dan istiqomah dinilai sangat besar bagi keselamatan Kota Surabaya.
Sebagai anggota dewan, ia menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi ini agar segera direalisasikan oleh pemerintah kota.
“Ini adalah bagian dari kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya tidak akan berhenti menyuarakan hal ini sampai pemerintah memberikan respons nyata bagi kebutuhan spiritual dan mental warga Surabaya,” pungkasnya.
