SURABAYA – Jumlah penduduk Surabaya yang kini melampaui 3 juta jiwa membuka peluang bertambahnya kursi DPRD dari 50 menjadi 55 pada Pemilu 2029-2031. Kondisi ini memunculkan wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) yang mendapat sorotan dari pimpinan DPRD Kota Surabaya.
Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), jumlah kursi DPRD akan menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Karena itu, DPRD Kota Surabaya berpotensi mendapatkan tambahan lima kursi pada periode berikutnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menekankan pentingnya peran aktif KPU dalam menyiapkan kajian terkait pemekaran dapil.
“Nah, saya berharap teman-teman KPU Surabaya harus proaktif melakukan kajian-kajian melibatkan partisipasi publik secara utuh. Mulai dari menggandeng akademisi, praktisi-praktisi pemilu, termasuk meminta saran pendapat dari partai politik peserta pemilu tentang berapa sih idealnya daerah pemilihan di Kota Surabaya dengan naiknya kursi DPRD Surabaya dari 50 ke 55 itu,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya. Jumat, (26/09/2025).
Menurut Politisi dari partai berlogo pohon beringin ini, pemekaran dapil akan berdampak positif pada efisiensi biaya politik sekaligus memudahkan para wakil rakyat menjalankan tugasnya.
“Agar ketika terjadi pemekaran dapil nanti, paling tidak pemilu mendatang itu cost politiknya bisa ditekan. Karena apa? Hari ini kan ada satu daerah pemilihan itu 9 kecamatan, 7 kecamatan. Nah, tentu ini kan akan sedikit menyulitkan para wakil rakyat untuk merawat konstituen di sebanyak itu kecamatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap pemekaran dapil nantinya bisa menghasilkan komposisi yang lebih ideal.
“Saya berharap dengan pemekaran dapil nanti, paling tidak minimal ada 8 dapil. Dengan begitu, para wakil rakyat di Kota Surabaya hanya melayani maksimal 4 kecamatan, sehingga ada kedekatan antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya. Yang kedua, kerja-kerja politik kemanusiaan juga bisa semakin ringan karena tidak terlalu banyak dan tidak terlalu jauh wilayahnya,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemetaan dapil yang lebih proporsional diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus memperkuat representasi masyarakat di Surabaya.
