SURABAYA – Persoalan infrastruktur dasar dan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah Surabaya Barat. Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya sekaligus anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, di sejumlah titik Daerah Pemilihan (Dapil) 5.
Josiah mengungkapkan, mayoritas warga mengeluhkan minimnya pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di kawasan Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya. Ia menilai masyarakat berharap Pemerintah Kota Surabaya lebih serius dalam pemerataan pembangunan.
“Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap pemerintah kota lebih hadir, terutama dalam pembenahan infrastruktur dasar,” ujar Josiah, Kamis (11/6/2026).
Kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga meliputi paving jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, hingga pembangunan gorong-gorong guna mengatasi genangan dan memperlancar aksesibilitas.
Menurutnya, kondisi Surabaya Barat masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Di satu sisi, kawasan ini berkembang pesat dengan hadirnya perumahan modern dan pusat ekonomi. Namun di sisi lain, masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian serius.
“Di Surabaya Barat terlihat jomplang. Ada kawasan berkembang pesat, tetapi di sekitarnya masih ada kampung yang butuh pembangunan jalan dan saluran. Ini harus menjadi fokus pemerataan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, persoalan data bansos juga menjadi sorotan. Banyak warga mengeluhkan sistem desil yang digunakan dalam penyaluran bantuan. Sejumlah warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak terakomodasi karena masuk dalam kategori desil tinggi.
“Di hampir setiap titik reses, warga mengeluhkan desil. Banyak yang masuk desil 6 ke atas, sehingga tidak memenuhi syarat, padahal kondisi ekonominya sulit,” jelasnya.
Josiah menilai, kelemahan pendataan terletak pada penilaian yang cenderung melihat kondisi fisik rumah atau aset, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
Ia mencontohkan fenomena warga yang tinggal di rumah layak atau warisan keluarga, tetapi mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau meninggalnya pencari nafkah.
“Kami menyebutnya ‘sangkar emas’. Rumah terlihat bagus, tapi kondisi ekonominya sulit. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Fenomena tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Jeruk dan Benowo. Karena itu, ia mendorong evaluasi sistem pendataan agar lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Selain pembaruan data, Josiah juga menekankan pentingnya program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi warga rentan yang belum masuk kategori penerima bantuan.
“Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.
Ia juga meminta evaluasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan mampu membantu siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan.
Terkait usulan pembangunan, Josiah memastikan seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan dibahas bersama perangkat daerah dalam penyusunan APBD.
“Untuk sementara kami tampung melalui pokir, lalu kami koordinasikan dengan Bappeko dan dinas terkait agar masuk dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, realisasi pembangunan umumnya membutuhkan waktu satu hingga dua tahun karena harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
“Kami berharap pembangunan di Surabaya Barat bisa lebih merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
