SURABAYA : Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti dua isu krusial terkait pendidikan dan perlindungan anak usai menggelar hearing bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya. Dua isu utama yang menjadi perhatian serius adalah ancaman penyebaran radikalisme di kalangan pelajar serta tersendatnya pencairan tunjangan profesi guru (TPG) agama.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengungkapkan keprihatinannya atas informasi dari Densus 88 yang disampaikan oleh pihak Kemenag Surabaya. Informasi tersebut mengungkap adanya sejumlah remaja, termasuk seorang siswa SMP Negeri di Surabaya, yang terpapar radikalisme hingga berbaiat ke kelompok teroris.
“Anak ini terpapar dan bahkan saat dimintai keterangan mengaku ingin membunuh teman sekolahnya yang melakukan bullying. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses deradikalisasi dan dipondokkan di pesantren,” ujar Cak Imam, politisi Nasdem Kota Surabaya.
Cak Imam menjelaskan bahwa pola penyebaran paham ekstremis kini kian masif dan menyasar anak-anak muda melalui media digital, termasuk gim daring seperti Roblox. Oleh karena itu, Komisi D meminta Pemerintah Kota Surabaya dan OPD terkait untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga masa depan generasi muda.
Di sisi lain tukasnya, Komisi D menyayangkan adanya kendala administratif dan anggaran di Kemenag yang menyebabkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Agama belum cair selama 4 bulan. Cak Imam menilai kondisi ini sangat ironis di tengah besarnya peran guru agama dalam membentengi siswa dari paham radikal.
“Terhambatnya tunjangan dikhawatirkan menurunkan semangat para guru dalam memberikan penguatan nilai-nilai moral, spiritual, dan kebangsaan kepada para siswa,” ulasnya.
Menurutnya, Para guru berharap pembayaran tunjangan dapat dilakukan secara tepat waktu setiap bulannya tanpa penundaan yang berlarut-larut.
“Kami berharap instansi terkait segera mencairkan tunjangan tersebut. Guru agama memiliki peran penting, terutama di saat ancaman ideologi ekstrem sedang mengintai anak-anak kita,” pungkasnya.
