RAJAWARTA : Suka duka para camat dalam melakukan tracing atau pelacakan kepada sejumlah warganya yang terkena Covid-19 menyimpan segudang cerita yang beragam. Terutama ketika data yang dikirimkan oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan Surabaya tidak sinkron atau pun double, sehingga yang bertugas di lapangan juga agak merasa kesulitan.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Data yang akan ditracing itu turun dari Pemprov Jatim ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Selanjutnya, disebar ke puskesmas dan kecamatan masing-masing. Kemudian, puskesmas dan kecamatan itu yang melakukan tracing warga yang terkena Covid-19. Dari sinilah cerita itu dimulai.  

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Sejumlah camat pun menceritakan pengalaman dan perjuangannya dalam melakukan tracing itu. Camat Genteng Linda Novanti mengakui perjuangannya dalam menemukan warga yang terkonfirmasi Covid-19 tidak lah mudah. Sebab, kerap kali data yang ia terima dari provinsi melalui Dinas Kesehatan Surabaya tidak sesuai dengan kependudukan warganya. Bahkan, pernah ada dua nama yang usianya beda pula. Namun, tertulis di alamat yang sama.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Setelah dilakukan pelacakan dengan pihak puskesmas dan jajarannya, ternyata dua nama itu hanya ada satu orang yang sama, dan sudah tidak tinggal di Kota Surabaya. “Setelah kita sisir, ternyata orang tersebut hanya ada satu orang dan sudah tidak tinggal di Surabaya selama tiga bulan,” kata Linda saat Jumpa Pers di Kantor Bagian Humas, Kamis (25/6/2020).

Warga tersebut mengakui sudah bekerja di luar kota dan pulang ke Surabaya hanya untuk menjalani pengobatan. “Artinya, di sini hanya ada satu warga, bukan dua. Tapi data yang kami terima itu ada dua orang. Datanya itu tertulis double. Kami sudah lakukan verifikasi dan sudah beres,” ungkapnya.

Kisah lain juga datang dari Camat Wonokromo, Tomi Ardiyanto. Ia mengakui sering menemukan data tidak singkron antara KTP yang terdaftar dengan domisili berbeda, seperti yang dialaminya ketika mencari data warga bernisial A. Setelah ditelusuri, ternyata warga tersebut sudah 30 tahun tidak tinggal di Surabaya.

“Dan itu seringkali kami temukan. Kami butuh waktu untuk menemukan pergerakan orang itu. Karena secara administrasi kependudukannya itu ada. Tapi tidak tinggal di sana, dan kami sudah tanyakan kepada warga setempat, RT/RW dan juga tetangga dekatnya,” papar dia.

Setelah melakukan verifikasi data tapi tidak ditemukan, maka langkah berikutnya adalah membuat berita acara atau surat keterangan. Dalam surat keterangan tersebut dilaporkan bahwa warga atas nama A itu tidak ada dalam wilayahnya itu.

“Kadang juga ada rumahnya yang kosong. Jadi, surat itulah yang menjadi dasar pemerintah kota kalau sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi tentang keberadaan pasien konfirmasi Covid-19 itu,” lanjutnya.

Senada dengan itu, cerita yang nyaris sama juga dirasakan oleh Camat Tambaksari, Ridwan Mubarun. Ia bercerita pada tanggal 1 Juni 2020, salah seorang warganya dari Kecamatan Tambaksari ternyata terkonfirmasi Covid-19 setelah melewati tes swab. Setelah itu, warga tersebut menjalani karantina di Hotel Asrama Haji selama 14 hari. Kemudian, dia dites swab lagi dan hasil negatif.

“Tapi namanya masih saja muncul sebagai orang yang positif. Dia ternotifikasi dua kali, sehingga itu menambah jumlah pasien Covid-19 yang ada di Kota Surabaya,” papar Ridwan.

Ketidaksingkronan data juga dirasakan oleh Camat Sawahan. Yunus mengakui saat warganya sudah dinyatakan sembuh dan sudah dilaporkan, namun nama itu seringkali muncul kembali. Kemunculannya itu tidak hanya dalam satu dua hari saja, tapi nama itu muncul lagi setelah satu minggu berikutnya, padahal dia sudah dinyatakan sembuh.

“Jadi, terkait data yang double itu nyata adanya. Kalau selisih sehari dua hari tidak ribet. Tapi kalau sudah seminggu atau sepuluh hari muncul lagi, nah ini sangat ribet. Ada yang sudah dilaporkan, tapi muncul lagi, dilaporkan lagi, muncul lagi. Ini kan aneh,” tegas Yunus.

Camat Karang Pilang Eko Budi Susilo juga menjelaskan berbagai kendala yang dialaminya. Namun, ia mengakui bahwa berbagai kendala itu tak menyurutkan niatnya untuk gencar melakukan tracing di wilayah Karang Pilang. Bahkan, kerap kali saat tracing ia mengalami penolakan dari warga.

“Ada yang konfirm Covid-19 tapi sama anggota keluarganya malah diumpetkan (disembunyikan). Tapi kami terus berupaya dan berkunjung dengan 3 pilar, hingga akhirnya kami berhasil mengatasinya,” pungkasnya (*)