RAJAWARTA: Ruang rapat Paripurna DPRD Surabaya mendadak memanas saat anggota Komisi D, Imam Syafi’i, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya. Di hadapan Menteri HAM Natalius Pigai, Imam menilai program yang dikendalikan pemerintah pusat itu justru meninggalkan carut-marut di daerah.
Dalam rapat dengar pendapat, Rabu (13/5), Imam secara terbuka menyebut pemerintah daerah hanya dijadikan “pemadam kebakaran” ketika masalah muncul di lapangan. Menurutnya, seluruh kendali program berada di tangan pusat, sementara daerah hanya menerima dampaknya ketika krisis terjadi.
“Daerah ini cuma jadi pemadam kebakaran. Semuanya dari pusat!” tegas Imam dengan nada tinggi.
Kritik Imam tak berhenti pada persoalan koordinasi. Ia menyoroti minimnya pelibatan Pemerintah Kota Surabaya sejak tahap awal pelaksanaan program. Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan disebut nyaris tidak memiliki ruang dalam proses penentuan dapur penyedia makanan hingga pendataan penerima manfaat.
“Dinas Pendidikan kami tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba program jalan, kami yang disuruh membereskan,” sindirnya tajam.
Situasi makin serius ketika Imam membeberkan dugaan buruknya standar kesehatan dapur penyedia MBG. Ia mengungkap adanya indikasi bakteri salmonella pada juru masak yang terlibat dalam proses produksi makanan program tersebut.
“Dapurnya tidak sehat. Tukang masaknya setelah diperiksa ternyata mengandung salmonella,” ungkapnya.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar Surabaya kini tak lagi dipandang sekadar kecelakaan teknis, melainkan cerminan lemahnya tata kelola program.
Imam menilai pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan. Namun, menurutnya, langkah tersebut terbentur prosedur birokrasi yang seluruhnya harus melalui persetujuan pusat.
“Kami sudah berikhtiar, tapi susahnya minta ampun karena harus lapor pusat. Padahal daerah punya SDM lengkap,” katanya lagi.
Sementara itu, pihak pelaksana program di daerah akhirnya mengakui adanya insiden tersebut. Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menimpa para siswa.
Ia menjelaskan kasus mulai terdeteksi sejak 11 Mei setelah sejumlah sekolah melaporkan siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG. Total terdapat 201 siswa dari 10 sekolah terdampak. Tujuh siswa bahkan sempat menjalani perawatan inap sebelum akhirnya dipulangkan.
“Ini kejadian pertama di Surabaya,” ujar Kusmayanti.
Namun bagi Imam Syafi’i, persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar insiden perdana. Ia menyebut kasus tersebut sebagai alarm keras terhadap pola kebijakan yang dipaksakan dari pusat tanpa koordinasi matang dengan pemerintah daerah.
Di tengah ambisi besar menghadirkan program makan gratis nasional, kasus di Surabaya kini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang buruk bisa berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik—terutama anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi pihak paling dilindungi.
