RAJAWARTA: Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda tanggapan Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2026 memanas pada Selasa (13/10/2025). Imam Syafi’i, anggota dewan dari Fraksi NasDem, melakukan interupsi keras menjelang penutupan sidang oleh pimpinan rapat, Laila Mufidah.
Interupsi tersebut diarahkan langsung kepada Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai belum sepenuhnya transparan terkait rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp1,59 triliun dalam R-APBD 2026. Imam menyoroti besaran bunga pinjaman yang disebut mencapai sekitar Rp500 miliar dan meminta agar skema pembiayaan itu diumumkan secara terbuka ke publik.
“Kalau benar bunga pinjamannya setengah triliun, ini harus jadi perhatian kita semua. Saya minta Pemkot tidak menutup-nutupi. Apakah Wali Kota bersedia menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat?” ujar Imam di ruang paripurna yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Armuji.
Imam menegaskan bahwa dorongannya untuk keterbukaan bukan semata kritik, tetapi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar anggaran dikelola secara bertanggung jawab. Ia menilai, rencana pinjaman harus dikaji serius mengingat pendapatan daerah turun drastis akibat penurunan transfer pusat sebesar Rp730 miliar.
“Pendapatan kita berkurang tajam, makanya Pemkot mencari alternatif lewat pinjaman. Tapi ini harus dibarengi dengan efisiensi belanja, termasuk meminimalisir kegiatan seremonial yang tidak mendesak,” katanya.
Politisi NasDem itu juga meminta penjelasan mendetail mengenai seluruh komponen pinjaman, mulai dari jenis akad yang digunakan, nilai pokok, besaran bunga, hingga jadwal dan mekanisme pelunasan. Menurutnya, transparansi menjadi mutlak agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat.
“Kalau ini ditutupi, justru jadi pertanyaan. Jangan sampai publik mengira ada sesuatu yang disembunyikan,” tegas Imam.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan akan menyampaikan masukan Imam Syafi’i kepada Wali Kota Eri Cahyadi. “Akan saya teruskan ke Pak Wali Kota,” ujarnya singkat.
Sebagai catatan, Pemkot Surabaya dalam dokumen R-APBD 2026 mengusulkan pinjaman sebesar Rp1,59 triliun untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan pasca penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
