RAJAWARTA : Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos) telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani penyebaran Covid-19. Bahkan, pemkot juga melakukan Tes Swab dan Rapid Test secara masif untuk memastikan apakah warga tersebut positif terkena Covid-19 atau tidak.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser memastikan hingga saat ini ada 592 terkonfirmasi positif Covid-19. Ditemukannya banyak kasus positif Covid-19 lantaran Pemkot Surabaya melakukan rapid test dan tes swab besar-besaran.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

“Hingga saat ini pemerintah kota sudah melakukan rapid test kepada 4.250 orang, hasilnya ada 356 orang yang reaktif dan kita usulkan untuk melakukan tes swab lanjutan,” kata Fikser di Balai Kota Surabaya, Sabtu (9/5/2020).

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Selain rapid test, Pemkot Surabaya juga telah melakukan tes swab kepada 1.083 orang mulai Bulan Maret hingga 8 Mei 2020. Lebih rinci Fikser menjelaskan bahwa pada Bulan Maret-April, pemkot melakukan tes swab sebanyak 230 orang, hasilnya 61 positif dan 169 negatif. Kemudian pada 1-8 Mei 2020, pemkot terus melakukan tes swab sebanyak 853 orang, hasilnya ada 48 positif dan sisanya sebanyak 805 masih menunggu hasilnya.

“Artinya, ke depan bisa saja terjadi peningkatan dari hasil terkonfirmasi, karena hasil swab yang sampai saat ini belum keluar sebanyak 805 orang,” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser memastikan bahwa rapid test dan tes swab yang dilakukan Pemkot Surabaya itu gratis alias tanpa biaya sepeserpun. Sebab, tes itu dibiayai langsung dari APBD.  

“Jadi, tes swab sebanyak 1.083 ini gratis semuanya, karena seluruhnya dibiayai oleh Pemkot Surabaya. Padahal biaya tes swab itu Rp 1.560.000 sekali tes. Nah, biaya ini menggunakan APBD karena untuk memutus mata rantai penyebarannya,” tegasnya.

Di samping itu, Fikser juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sudah menyediakan 265 kamar hotel untuk dijadikan tempat isolasi diri. Kamar hotel ini diisi oleh warga migran yang baru pulang dari luar negeri atau luar daerah.

“Kamar ini juga untuk warga yang negative, tapi keluarganya ada yang positif. Jadi, untuk memisahkan dari keluarganya, kami pindahkan ke hotel dulu, supaya tidak tertular juga,” kata dia.

Fikser juga menambahkan, karena jumlah pasien ada perkembangan, maka Pemkot Surabaya melakukan penambahan kamar di rumah sakit. Khusus untuk Rumah Sakit Soewandhie, dari 22 kamar nanti akan ditambah sekitar 36 kamar, sehingga total ada 58 kamar. Kemudian di Rumah Sakit BDH, dari 12 kamar akan ditambahkan 52 kamar, sehingga total akan ada 64 kamar.

“Selain itu, ada pula penambahan kapasitas kamar sekitar 40 dengan rumah sakit yang swasta yang itu bekerjasama dengan pemerintah kota. Untuk itu, pemkot menyiapkan 120 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan kamar-kamar yang ada di rumah sakit itu, sehingga ketika ada pasien, mereka bisa masuk karena tercukupi fasilitas kesehatannya di sana,” pungkasnya. (*)