Hasil RDP DPRD Surabaya: Solusi Desil dan Peluang Bantuan Pendidikan

SURABAYA : Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Surabaya bersama dinas terkait membuahkan sejumlah kesepakatan penting terkait penyaluran bantuan sosial pendidikan dan beasiswa. Langkah ini diambil guna mengatasi persoalan ketidaksesuaian data desil yang selama ini mengganjal sekitar 1.000 pendaftar.

Anggota DPRD Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, menjelaskan bahwa hasil pertemuan tersebut memberikan solusi konkret bagi mahasiswa maupun siswa tingkat menengah di Kota Surabaya.

menurutnya, ada sejumlah poin penting dalam RDP dengan Dinas terkait, utamanya Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“Penggunaan Surat Keterangan Desil dari Dinsos Untuk mengakomodasi pendaftar bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang data desilnya belum sesuai di sistem (tercatat di desil 6-10 padahal masuk kategori membutuhkan), kini pendaftaran dapat menggunakan Surat Keterangan Desil resmi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya,” ulasnya.

Berikutnya tutur Politisi PAN ini, Perbaikan Sistem Aplikasi Maksimal Jumat Pemerintah Kota Surabaya dijadwalkan menyelesaikan perbaikan sistem aplikasi pendaftaran paling lambat pada hari Jumat minggu ini. “Sehingga sekitar 1.000 pendaftar yang sempat terkendala dapat segera terakomodasi secara administratif,” jelasnya.

Sementara itu katanya, Ketentuan Bantuan Biaya Perkuliahan Mahasiswa Semester 1 Bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi untuk mahasiswa semester 1 (angkatan 2026/2027) diperuntukkan bagi mahasiswa PTN jalur SNBP dan SNBT (UTBK). “Jalur mandiri PTN tidak dapat mengajukan bantuan ini, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS), semua jalur pendaftaran diperbolehkan,” tukasnya.

Anggota Komisi D DPRD Yos Sudarso mengungkapkan, Dewan akan terus mengawal program pemerintah yang langsung bersentuhan. “Kesetaraan Bantuan bagi Siswa SMA/SMK Negeri DPRD Surabaya mendorong agar bantuan pendidikan tidak hanya menyasar sekolah swasta (sebesar Rp350.000/bulan), tetapi juga siswa SMA/SMK Negeri,” ulasnya.

Meskipun di sekolah negeri hanya menerima seragam, keberadaan Dana Partisipasi Masyarakat yang masih dibebankan kepada wali murid diharapkan dapat didukung oleh Pemkot, misalnya melalui alokasi bantuan sekitar Rp200.000/bulan. “Langkah ini krusial untuk mencegah adanya siswa negeri yang terhambat mengikuti ujian akibat kendala biaya,” tuturnya.

Dengan dilakukannya perbaikan sistem serta penggunaan surat keterangan dari Dinsos, diharapkan seluruh mahasiswa dan siswa kurang beruntung di Surabaya dapat memperoleh hak pendidikan secara merata.