Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Surabaya telah menyampaikan pandangan umum atas penjelasan Wali Kota Surabaya terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020 pada 30 Oktober 2019.

Dalam pandangan umum ini, Fraksi PSI mengingatkan tentang fungsi Dokumen Rancangan Perda tentang APBD Kota Surabaya dari Pemkot yang merupakan salah satu bahan sangat penting dalam mengkaji, menilai, dan membuat pandangan umum Fraksi PSI atas Rancangan Perda Kota Surabaya tentang APBD pada setiap Tahun Anggaran atau saat pengajuan APBD Perubahan.

“Untuk itu kami, Fraksi PSI, meminta Pemkot Surabaya dapat segera menyerahkan Rancangan Perda tentang APBD lebih cepat dan juga dalam bentuk digital. Kita perlu ingat bahwa Surabaya adalah kota pelopor penggunaan e-government secara menyeluruh,” kata Ketua Fraksi PSI, William Wirakusuma, dalam keterangan tertulis, Jumat 1 November 2019.

Selanjutnya, Fraksi PSI juga meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) beserta APBD Kota Surabaya melalui website resmi Pemkot Surabaya.

“Semakin cepat dokumen itu diserahkan, akan semakin baik. DPRD akan punya cukup waktu untuk menelaah. Kita harus pastikan bahwa setiap sen uang rakyat digunakan secara tepat,” pungkas William.

Hingga hari ini sebagian besar dinas sudah menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) namun ada beberapa dinas yg belum menyerahkan dokumen tsb. ($$)

Print Friendly, PDF & Email