SURABAYA : Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sistem pengelolaan air limbah domestik.
Dorongan ini disampaikan oleh juru bicara koalisi fraksi, Saifuddin, S.Sos., dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah di Surabaya. Menurutnya, pembentukan regulasi ini didasarkan pada tiga pokok pikiran utama yang krusial bagi tata kelola kota.
Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan kewajiban yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum. Kedua, regulasi ini harus disusun menggunakan konsep sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat. Ketiga, standar pengelolaan wajib disesuaikan dengan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLH) Nomor 11 Tahun 2025.
Lebih lanjut, koalisi Partai Demokrat, PPP, dan NasDem memandang bahwa penerbitan Perda ini juga sejalan dengan esensi manhajul fikrah Nahdlatul Ulama. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kesempurnaan beribadah tidak hanya mencakup hubungan vertikal kepada Allah (hablum minallah) dan horizontal sesama manusia (hablum minannas), melainkan juga kepedulian terhadap kelestarian alam (hablum minal alam).
“Karena hablum minal alam adalah bagian entitas penting yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan yang ada di Kota Surabaya,” ujar Saifuddin.
Pernyataan sikap resmi ini ditandatangani oleh Ketua Fraksi Muhammad Mahmud, S.Sos., M.Si., bersama Juru Bicara Saifuddin, S.Sos., sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan kota yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.













