Eri Cahyadi Segera Kirim Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke Gubernur Jatim, Pembahasan PAK 2026 Menunggu Hasil Evaluasi

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (27/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Eri memastikan hasil persetujuan akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi sebagai tahapan sebelum pembahasan Perubahan APBD (PAK) Tahun Anggaran 2026.

SURABAYA– Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Tahapan tersebut menjadi syarat sebelum pembahasan Perubahan APBD (PAK) Tahun Anggaran 2026 dilakukan bersama DPRD Kota Surabaya.

Hal itu disampaikan Eri usai Rapat Paripurna Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Surabaya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (27/7/2026).

Eri menjelaskan, sesuai ketentuan perundang-undangan, hasil persetujuan bersama tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat tiga hari setelah rapat paripurna untuk memperoleh hasil evaluasi.

“Alhamdulillah tadi sudah disetujui. Selanjutnya paling lambat dalam waktu tiga hari akan kami sampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Setelah itu kami bisa langsung melakukan pembahasan Perubahan APBD (PAK). Jadi tugas kami sekarang adalah menyampaikan hasil persetujuan ini kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan,” kata Eri.

Menurutnya, evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan tahapan penting sebelum Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sekaligus menjadi dasar dimulainya pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Eri juga menanggapi usulan Fraksi PKB dan Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya mengenai penambahan armada transportasi umum. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan Kota Surabaya sangat beragam, mulai dari penanganan banjir, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, hingga pengembangan transportasi publik. Karena itu, pemerintah tidak mungkin menjalankan seluruh program secara bersamaan.

“Kalau semua disentuh sekaligus, maka tidak akan pernah bisa selesai. Karena itu harus ditentukan terlebih dahulu mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Eri mengatakan, pemerintah bersama DPRD harus menentukan sektor yang paling mendesak agar penggunaan anggaran lebih fokus dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kalau prioritasnya penanganan banjir, maka anggaran akan difokuskan ke sana. Kalau prioritasnya pengaspalan jalan, maka anggaran diarahkan ke sana. Begitu pula jika transportasi umum menjadi prioritas, maka pembiayaannya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kemampuan fiskal daerah menjadi dasar dalam menentukan target pembangunan yang dapat dicapai setiap tahun.

“Misalnya dengan anggaran yang ada, penanganan banjir baru bisa terselesaikan sebagian atau transportasi umum belum seluruhnya terpenuhi. Karena itu diperlukan skala prioritas agar pembangunan berjalan bertahap dan terukur,” ungkapnya.

Eri menegaskan, penetapan prioritas pembangunan tidak dilakukan secara sepihak. Pemkot Surabaya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya akan menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan telah disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemkot Surabaya kini menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah sekaligus membuka jalan bagi pembahasan Perubahan APBD (PAK) Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Kota Surabay