Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya (PEMKOS) untuk mengembangkan konsep hunian vertikal terintegrasi, meniru model Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta. Gagasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, dalam kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta pada Senin (2/6/2025).
Dalam rangkaian agenda tersebut, rombongan Komisi A turut meninjau langsung Rusun Pasar Rumput yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Hunian ini dirancang menyatu dengan pasar tradisional tiga lantai, serta dilengkapi fasilitas umum dan area layanan publik, menjadikannya contoh nyata hunian yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, masing-masing seluas 36 meter persegi dengan dua kamar tidur, pantry, dan ruang tamu. Ini sangat layak untuk keluarga. Harga sewanya juga terjangkau, mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp2,25 juta per bulan,” ungkap Yona, yang akrab disapa Cak YeBe, dalam video unggahan resminya pada Rabu (4/6/2025).
Menurut Cak YeBe, konsep ini patut ditiru Surabaya karena mampu menjawab tantangan keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di wilayah perkotaan. Dengan memanfaatkan aset milik daerah, pemerintah dapat membangun rusun tanpa mengganggu aktivitas ekonomi warga di sekitarnya.
“Kebutuhan akan tempat tinggal adalah hak dasar warga. Namun, di Surabaya, harga rumah semakin tidak terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Karena itu, kami menjajaki model hunian yang tidak hanya murah, tapi juga mendukung perekonomian warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep ini mengacu pada skema Hunian Bersubsidi Berbasis Aset, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam skema tersebut, tanah tetap milik negara atau pemerintah daerah, namun dapat dimanfaatkan secara legal oleh pengembang untuk membangun hunian vertikal.
Anggota Komisi A lainnya, Saifuddin, juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan rusunami (rumah susun milik) yang terjangkau.
“Sudah saatnya Surabaya memiliki roadmap pembangunan hunian masa depan yang bukan hanya layak huni, tapi juga terintegrasi dan mendukung mobilitas warganya. Kami mendorong agar Pemkot mulai menggandeng pengembang swasta. Idealnya, cicilan rusun itu bisa seperti cicilan motor—ringan dan terjangkau,” ujarnya.
Melalui kolaborasi semacam ini, warga kota bisa memperoleh hunian tetap tanpa terbebani cicilan tinggi. Selain menjadi solusi terhadap lonjakan harga tanah dan keterbatasan ruang kota, pendekatan ini juga memperkuat fungsi sosial dan ekonomi kawasan permukiman. (cl)
