RAJAWARTA: Malam reses anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, yang digelar di RW VI Kelurahan Tegalsari, Rabu (10/9/2025), menjadi ajang curhat warga soal peliknya akses pendidikan dan tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga kurang mampu.
Ketua RW VI, Budi Santoso, menuturkan bahwa tidak sedikit warganya yang kesulitan membiayai pendidikan anak, meskipun secara administrasi tidak tercatat sebagai keluarga miskin (Gamis) maupun pra-Gamis. Kondisi ini membuat mereka tercecer dari berbagai bantuan sosial pendidikan.
“Banyak warga yang sebenarnya kesulitan, tapi karena tidak terdata sebagai keluarga miskin, mereka tidak mendapatkan bantuan apapun. Ini menjadi masalah besar bagi kelangsungan pendidikan anak-anak mereka,” jelas Budi.
Dalam dialog tersebut juga mencuat kisah menyentuh seorang remaja yang ingin kembali ke bangku sekolah namun terhambat stigma sosial karena memiliki tato. Meski begitu, remaja tersebut mendapat dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar.
“Dia punya semangat luar biasa untuk kembali belajar. Hanya karena tampilan luar, ada kekhawatiran tidak diterima. Pak Imam sudah bersedia untuk mendampingi secara pribadi,” imbuh Budi.
Menanggapi aspirasi warga, Imam Syafi’i menekankan pentingnya perbaikan sistem pendataan warga miskin. Menurutnya, banyak keluarga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan, namun tidak masuk dalam kategori penerima bantuan akibat verifikasi data yang tidak akurat.
“Banyak warga yang secara substansi tergolong miskin, tapi datanya tidak mencerminkan itu. Pemerintah kota sebenarnya punya berbagai program, seperti beasiswa Pemuda Tangguh, Program Krisna, hingga Sekolah Rakyat di UNESA, tapi aksesnya jadi terhambat karena masalah validasi,” ujar Imam yang juga dikenal sebagai mantan aktivis PMII.
Ia juga menyoroti munculnya gelombang kemiskinan baru yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalnya pencari nafkah utama, maupun sakit berkepanjangan. Kondisi ini membuat banyak warga kehilangan akses terhadap bantuan meskipun kebutuhan mereka meningkat.
“Beberapa dulu masuk kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), sekarang tidak lagi. Padahal hidup mereka makin berat. Ini yang saya sebut sebagai miskin substantif—secara nyata butuh, tapi tak tercatat,” tegas Imam.
Terkait remaja bertato yang ingin melanjutkan pendidikan, Imam berkomitmen mencarikan solusi yang tepat. Jika masih memenuhi usia sekolah formal, ia akan mengupayakan akses ke sekolah umum. Namun jika usianya sudah di luar batas, akan diarahkan ke program kejar paket yang diakui untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
“Tampilan luar seperti tato bukanlah hambatan. Yang penting adalah keinginan untuk belajar dan memperbaiki masa depan. Kita tidak boleh menghakimi orang hanya dari penampilan,” tandas politisi Partai Nasdem itu.
