SURABAYA – Kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat mendapat tanggapan dari kalangan legislatif. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, dengan catatan pelaksanaannya harus terukur dan memiliki arah yang jelas.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai kebijakan WFH sejalan dengan arah pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sistem pengawasan yang diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
“Pada prinsipnya kami mendukung, tetapi implementasinya harus benar-benar terarah. Tanpa monitoring yang kuat, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi formalitas,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memiliki mekanisme kontrol yang jelas untuk memastikan kinerja ASN tetap optimal meskipun bekerja dari luar kantor. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
Lebih jauh, Cak Yebe menyoroti pentingnya menetapkan target konkret dari kebijakan WFH, khususnya dalam aspek efisiensi energi. Ia menyebut pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harus menjadi indikator utama keberhasilan program ini.
“Jangan hanya efisiensi administratif. Harus ada dampak nyata, misalnya penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen. Itu baru bisa diukur keberhasilannya,” jelasnya.
Selain WFH, ia juga menanggapi wacana penggunaan transportasi publik bagi ASN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum di Surabaya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas layanan transportasi publik itu sendiri. Faktor keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu dinilai menjadi syarat mutlak agar masyarakat, termasuk ASN, bersedia beralih.
“Kalau transportasi publiknya belum memadai, tentu akan sulit mendorong perubahan perilaku. Maka kualitas layanan harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Cak Yebe menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kebijakan apa pun, termasuk penerapan WFH. Ia meminta agar skema kerja fleksibel dirancang secara cermat agar kebutuhan publik tetap terpenuhi dengan baik.
“Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah,” pungkasnya.
