SURABAYA – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Jawa Timur resmi menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) 2026 pada Kamis (22/1/2026) di Surabaya Suites Hotel. Forum tahunan ini menjadi ajang evaluasi kinerja organisasi sekaligus merespons dinamika kebijakan dan regulasi logistik nasional.
Ketua DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, menegaskan bahwa RAPIMWIL merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota. Selain menyampaikan laporan program kerja, forum ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dan masukan strategis dari pelaku usaha.
“Kegiatan rutin ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus terkait program kerja tahun lalu. Usulan dan masukan dari anggota sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi demi kemajuan organisasi ke depan,” ujar Sebastian.
Salah satu agenda utama yang mengemuka dalam RAPIMWIL 2026 adalah rencana perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), khususnya KBLI Nomor 7 yang berdampak langsung pada sektor Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
Sebastian mengungkapkan kekhawatirannya apabila perubahan tersebut diterapkan tanpa sosialisasi dan komunikasi yang matang dengan pelaku usaha. Pasalnya, selama lima tahun terakhir, pelaku JPT telah menggunakan KBLI yang sama, seperti KBLI 52291.
“Kebijakan ini diperkirakan masih memiliki waktu sekitar lima bulan sebelum ditetapkan. Kami berharap KBLI yang sudah berjalan tidak serta-merta diubah. Jika dilakukan tanpa koordinasi, hal ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan dan kegaduhan di kalangan pelaku usaha,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPW ALFI Jatim telah berkoordinasi dengan DPP ALFI untuk mendorong dialog langsung dengan pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait dan tingkat Menteri Koordinator. Ia meminta seluruh anggota tetap bersabar sembari organisasi mengawal proses tersebut di Jakarta.
Senada, Budi Leksono, anggota ALFI Jatim yang juga Anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus pelaku usaha PPJK, menegaskan pentingnya keseriusan pengurus pusat dalam merespons keresahan daerah.
“Ini bukan hanya keluhan Jawa Timur, tapi hampir dari seluruh daerah. DPP ALFI harus benar-benar serius. Sebagai anggota DPRD, saya juga akan mencoba membangun komunikasi dengan rekan-rekan di DPR RI agar isu ini mendapat perhatian di tingkat nasional,” ujarnya.
Melalui RAPIMWIL 2026, DPW ALFI Jawa Timur berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pelaku usaha dan pemerintah, serta memastikan setiap kebijakan tetap mendukung iklim usaha logistik yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
