RAJAWARTA : Usai mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo or Jokowi, Baiq Nuril Pegawai Tata Usaha SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengunjungi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat (2/8).

Video Pilihan Anda :

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi sempat menanyakan kepada Baiq Nuril menganai daerah asalnya dan bagaimana perjalanannya ke Istana Kepresidenan di Bogor. “Asli Lombok Tengah, perjalananya lancar,” kata Baiq Nuril.

Setelah berbincang-bincang sejenak, Presiden yang didampingi Mensesneg Pratikno menyerahkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril.

Video Pilihan Anda :

Usai bertemu Presiden Jokowi, Baiq Nuril Maknun mengatakan, salinan Keppres itu akan ia bingkai dengan bingkai emas, dan akan dipajang di rumahnya. “Ini adalah surat paling berharga dalam hidup saya,” ujarnya.

Baiq mengaku hanya bisa menyampaikan ucapan  terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden yang dengan senang hati menerimanya di Istana Bogor. “Saya sangat bangga punya Presiden seperti Bapak Jokowi, karena saya cuma rakyat biasa,” kata Baiq Nuril.

Mengenai perjuangannya mendapatkan amnesti setelah PK ditolak Mahkamah Agung, Baiq Nuril memberi pesan kepada kaum perempuan dalam menghadapi pelecehan seksual dan kriminalisasi agar tidak pernah takut. “Jangan takut. Jangan pernah, apa ya? Memberikan ruang, untuk… dalam tanda kutip ya, para laki-laki,” ucap Baiq.

Dia berharap kalau bisa ada tempat bagi korban pelecehan seksual seperti dirinya untuk melapor, mungkin untuk diberikan semacam pendampingan, mungkin seharusnya ada di setiap daerah.

“Kebetulan kemarin kan bukan di guru ya, tata usaha. Tata usahanya. Kalau memang ada jodoh, saya kembali lagi ke sana. Kalau diberi kesempatan lagi, ya, insya Allah,” ucap Baiq.

Diakhir wawancara, Baiq Nuril mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo. Anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka, semua anggota DPR RI yang menyetujui pemberian amnesti untuk dirinya, s emua penasehat hukum, dan  pengacara-pengacaranya, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (set/neg)