RAJAWARTA : Presiden Senat Australia Scott Ryan menegaskan bahwa integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia atas Papua adalah harga mati yang tak perlu dibahas lagi. Penegasan itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti di sela-sela sidang pimpinan parlemen MIKTA di Meksiko kemarin.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Pernyataan itu ia berikan kepada delegasi DPD RI setelah mendapat pertanyaan tajam dari Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti tentang adanya oknum-oknum anti-Indonesia yang terus berkampanye dari Australia untuk merongrong kedaulatan RI khususnya tentang Papua.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Lanyalla katakan, kelompok-kelompok ataupun okum-oknum anti-Indonesia dulu berkampanye dari Australia sampai Timor Timur sebagai propinsi ke 27 akhirnya lepas dari Indonesia. Sekarang mereka berkampanye lagi dari Australia termasuk tentang kerusuhan yang terjadi di Papua belum lama ini.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Karena itu, Ketua DPD RI ingin mendengar sendiri dari pimpinan Senat Australia tentang Sikap Australia terhadap masalah ini, kata Lanyalla.

Menjawab pernyataan tegas itu, pimpinan Senat Australia kembali menegaskan bahwa sepak terjang segelintir orang di Australia tak dapat menggambarkan sikap resmi pemerintah dan rakyat Australia.

Penegasan presiden Senat Australia tersebut adalah untuk kedua kalinya disampaikan kepada DPD RI tentang Papua. Sebelumnya, pada Desember 2016 presiden Senat Australia Stephen Parry juga telah menegaskan bahwa pemerintah Australia tidak akan berubah sikap tentang Papua, sebab Papua adalah bagian integral dari NKRI.

Namun demikian, akhir-akhir ini masih terdapat banyak petualang politik yang beroperasi dari Australia untuk memancing perlawanan menuju disintegrasi wilayah NKRI di Papua. Inilah sebabnya maka dalam pertemuan dengan presiden Senat Australia kemarin, Ketua DPD RI kembali mempertanyakan sikap pemerintah, DPR, dan Sen