RAJAWARTA : Keterlibatan PKK dalam pencegahan dan penanggulangan Tubercolosis alias TBC dinilai sangat penting oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK)Provinsi Jatim Arumi Emil Elestianto Dardak.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Ini karena ungkap Arumi, Pemprov Jatim memiliki catatan merah terkait dengan TBC. Catatannya adalah Pemprov Jatim berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

“Pencegahan dan penanggulangan TBC di Jatim ini merupakan tanggung jawab kita bersama mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Oleh sebab itu, penggerakan peran masyarakat termasuk PKK di dalamnya memegang peranan penting,” tutur Arumi saat menjadi narasumber pada acara Kongres Nasional ke-4 Asosiasi Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Kesehatan Paru Indonesia (ARSABAPI) di Empire Palace, Surabaya, Jumat(27/9) sore.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Arumi menjelaskan, keberhasilan pengendalian TBC tidak cukup hanya dipenuhi oleh ketersediaan tenaga medis, tenaga paramedis, obat-obatan, dan sejumlah penyuluh saja.
Tetapi, juga membutuhkan dukungan semua sektor dan pemangku kepentingan. Apalagi, TBC sangat cepat menular serta pengobatannya tidak mudah dan tidak murah.

Disamping itu, TBC juga menjadi salah satu penyebab dan penghambat utama dalam pencegahan stunting pada balita. “Untuk menuju eliminasi TBC pada tahun 2030, telah dilakukan kemitraan dengan sektor terkait dan semua pemangku kepentingan. Diantaranya, dengan sektor swasta, organisasi profesi, provider layanan kesehatan, masyarakat, pemerintah serta masih banyak lagi,” jelas istri Wagub Jatim ini.

Menurutnya, keterlibatan kader PKK yang selama ini dibimbing dan dibina olehTP PKK dalam rangka pencegahan dan penanggulangan TBC akan efektif.

Terlebih lagi, kader PKK tersebar luas dan merata di seluruh pelosok di Jatim. Karenanya, kader PKK bisa memiliki peran untuk mendata kelompok sasaran, baik masyarakat atau individu yang terindikasi TBC.

Selain itu, kader PKK juga memiliki peran untuk memantau dan melaporkan perkembangan kejangkitan penyakit TBC di wilayahnya kepada petugas medis atau Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terdekat.

Bahkan, yang tidak kalah pentingnya, kader PKK jika diberi pengetahuan dan keterampilan mengenai tanda-tanda dan gejalapenyakit TBC ini, maka akan berperan sebagai penyuluh yang tepat guna.

“Keberadaan kader-kader PKK ini tersebar luas hingga ke dasa wisma, oleh sebab itu mereka akan bisa menjadi penyuluh yang tepat terkait edukasi TBC. Karena, merekalah yang mengenali karakter, gaya hidup, dan budaya masyarakat yang menjadibinaannya,” terang Arumi.

Selanjutnya, peran kunci yang dapat dilakukan oleh kader PKK adalah sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO), karena minum obat bagi penderita TBC harus dilakukan secara tertib, dan rutin dalam rentang waktu tertentu.

“Saya berharap sinergitas dan kerjasama antara pemerintah dengan PKK dan berbagai sektor dalam rangka pencegahan dan penanggulangan TBC ini bisa diwujudkan. Sehingga, target eliminasi TBC tahun 2030 akan bisa tercapai,” pungkasnya. (Rr/b5)